BPN Belum Agendakan Pertemuan Jokowi-Prabowo

Sammy
BPN Belum Agendakan Pertemuan Jokowi-Prabowo
Prabowo Subianto dan Jokowi

Jakarta, HanTer - Pertarungan politik pemilihan presiden (Pilpres) 2019 telah usai. Kontestasi yang melibatkan kedua belah pihak yakni Jokowi dan Prabowo, dinilai sempat memanaskan tensi politik. Berbagai kalangan berharap, pertemuan kedua tokoh tersebut dapat meredakan suhu politik di tanah air saat ini.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Subianto-Sandiaga Uno menyatakan belum mengagendakan pertemuan antara Jokowi-Prabowo. Hal itu disampaikan menyusul banyaknya dorongan rekonsoliasi kedua capres itu.

Pihak BPN menyebut, saat ini Prabowo-Sandiaga Uno masih fokus dengan persiapan gugatan sengketa Pemilu di MK. Karena itu, pihaknya masih belum memikirkan rekonsiliasi.

"Saat ini sepengetahuan saya, Pak Prabowo, Pak Sandi dan BPN lagi fokus persiapan gugatan sengketa Pemilu di MK," ujar Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Suhendra Ratu Prawinegara di Jakarta, Munggu (9/6/2019).

Pada prinsipnya, Suhendra menjelaskan, silaturahim memang hal yang baik untuk dilakukan. Namun, dia menegaskan, agar tidak terbelah konsentrasinya, Prabowo-Sandiaga Uno masih memprioritaskan sengketa Pemilu 2019 di MK.

Dia mengatakan, panggung politik selalu dinamis. Apa pun, kata Suhendra, bisa saja terjadi di tengah jalan nanti. "Yang jelas dinamika tersebut (rekonsoliasi) bisa saja terjadi. Tapi sampai saat ini Prabowo Sandi masih fokus dalam sengketa Pemilu di MK, itu prioritasnya," ujarnya.

Untuk diketahui, wacana rekonsiliasi belakangan selalu dilontarkan kedua belah pihak. Dorongan rekonsoliasi, tak lain untuk mempersatukan bangsa Indonesia pasca-Pemilu 2019.

Namun, pelaksanaan waktu pertemuan tersebut kerap terbentur jadwal dari masing-masing capres dan calon wakil presiden (cawapres). Sehingga, sampai saat ini pertemuan keduanya belum bisa dilakukan.

Momentum Tepat

Disisi lain, hari lebaran dinilai sebagai momen yang tepat bagi semua pihak yang terkait dalam pilpres untuk bersatu dan bersepakat mengungkap kejanggalan dalam penyelengaraan pilpres 2019. Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pancasila, Umar Halim.

"Begitu banyak jalinan silaturahmi yang terputus di masyarakat, maka dengan bersatunya semua pihak, saya kira akan merekatkan kembali persatuan indonesia. Tentunya persatuan tersebut harus dalam semangat mengungkap segala kejanggalan dalam pilpres 2019," ujarnya beberapa waktu lalu.

Wakil Dekan Fakultas Komunikasi ini mengimbau agar MK dapat bekerja maksimal mengkaji gugatan yang dilayangkan paslon 02. Sebab, misteri kejanggalan pilpres ini hanya akan terungkap di MK.

"Kita berharap MK mampu bekerja maksimal dengan mengkaji setiap poin yang menjadi gugatan Paslon 02. Ini bukan tentang paslon 01 atau 02, bahkan menurut saya dalam hal ini kedua paslon harus bersatu untuk mengungkap misteri kejanggalan tersebut. Saya yakin tidak ada satu pun tokoh diantara kedua paslon tersebut yang mau menang diatas besarnya misteri yang terjadi tanpa terungkap. Sejarah akan mencatat ini," tutup Halim.

'Baik-baik Saja'

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, berpendapat ketegangan politik itu juga bisa diredakan dengan menetapkan hasil Pemilu secara andal dan terpercaya. "Tanpa itu sulit meredam kekecewaan, ketidakpuasan dan kemarahan masyarakat," ujar Siti Zuhro di Jakarta, Minggu (9/6/2019).

Dia mengatakan, persahabatan Jokowi-Prabowo sudah lama terbangun. Meskipun terinterupsi oleh kepentingan politik dalam kontestasi pemilu 2014 dan 2019. "Tampaknya hubungan mereka berdua baik-baik saja," terang dia.