13 Advokat Rakyat Semesta Siap Upayakan Bebaskan Kivlan Zen 

Safari
13 Advokat Rakyat Semesta Siap Upayakan Bebaskan Kivlan Zen 
13 Advokat Rakyat Semesta mendampingi Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen untuk mendapatkan keadilan.

Jakarta, HanTer - 13 Advokat Rakyat Semesta mendampingi Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen untuk mendapatkan keadilan. Ketiga belas advokat tersebut akan bekerja untuk meminta gelar perkara atas kasus hukum yang menjerat mantan Pangkostrad tersebut. Karena jika mengajukan praperadilan tidak akan berhasil.

Ketiga belas advokat yang siap mengemban tugas mulia berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2019 yakni Muhammad Yuntri, SH., Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., Taufik CH., SH., Ananta Rangkugo S SH., Henry Badiri Siahaan SH., Julianta Sembiring SH., Muhammad Kamil SH., Farchat Bahafdullah SH., Achmad Ernady SH., Sunarto SH., Denny Ernanda SH., Dadi Sutardi, SH., dan R. Sugiri Purbokusumo, SH.

Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, Kivlan Zen merupakan korban konspirasi politik. Karena ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan tanpa pernah terjadi penyitaan/penggeledahan/tertangkap tangan dalam memiliki senjata api kecuali keterangan orang. Sebelumnya Kivlan Zen ditetapkan sebagai tersangka perkara makar. Saat ini Kivlan telah ditahan di Rutan Pomdam Guntur, Jakarta untuk 20 hari ke depan.

"Perbuatan makar yang disangkakan berdasarkan pengakuan Pak Kivlan adalah dzolim dan tidak ada perbuatannya. Karena tidak ada orang yang melaporkan. Pak Kivlan menjadi  tersangka oleh penyidik berdasarkan keterangan Eggy Sujana," ujar Tonin di Jakarta, Jumat (31/5/2019).

Tonin menuturkan, Kivlan dinyatakan memiliki senjata api yang tidak berizin (legal) juga merupakan keadaan yang dipaksakan berdasarkan keterangan dan bukan berdasarkan laporan supir pribadi Kivlan yang baru bekerja 3 bulan. Supir pribadi Kivlan bekerja atas rekomendasi I yang saat ini juga menjadi tersangka dalam perkara yang tidak diketahui apa hubungannya dengan Kivlan.

Tonin menilai, penetapan tersangka dan penahanan Kivlan oleh Direskrimum Polda Metro Jakarta terkesan karena objektifikas Penyidik dan bukan karena hukum yang berlaku. Karena untuk menjadikan seorang Tersangka telah ada hukumnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga yang terjadi adalah cara-cara lama yang hanya berdasarkan pemikiran penyidik yaitu gelar internal.

"Yang dilakukan penyidik bukan berdasarkan gelar perkara secara besar dengan menggunakan pelapor, terlapor, kuasa hukum dan unsur di kepolisian dibawah kepemimpinan Kabag Pengawasan Penyidikan (Wassidik)," jelasnya.

Tonin memaparkan, jika penetapan tersangka kepemilikan senjata api dan penahanan sepenuhnya diserahkan kepada penyidik maka hukum hanya menjadi miliki segelintir orang saja. Padahal perkara yang menjerat Kivlan adalah kejahatan dan kekerasan (Jatanras) yang sangat berbeda kekhususannya dengan pidana makar dan kepemilikan senjata api. Oleh karenanya jika dihubungkan dengan perbuatan makar yang dikembangkan dengan kepemilikan senjata api menjadi tidak relevan lagi pada Jatanras. 

"Dan ini sudah salah arah penyidikan dari penyelidikan, maka sepatutnyalah Penyidik mengakui keadaan ini dipaksakan kalau tidak mengapa Reskrim tingkat Polda membuat  Satuan-satuan seperti Harda, Resmob, Kamnek dll., yang kekhasannya jelas," paparnya.

Tonin menuturkan, dengan telah salah pelaksana penyelidikan dan penyelidikan oleh Penyidik yang berlatar belakang/keahlian yang jelas berbeda dengan sangkaan tersebut maka sudah sepatutnya Kivlan dilepaskan dari tahanan sambil Direskrimum memperbaiki atau mengganti Penyidiknya yang profesional sesuai dengan pidana yang disangkakan. 

"Berdasarkan keterangan klien kami belum pernah ada penyitaan senjata api. Selain itu tidak pernah ada penggeledahan atau tertangkap tangannya senjata yang dimaksud.  Sampai hari ini tidak pernah diberitakan senjata api apa yang dimaksudkan oleh Kepolisian apakah yang perlu ijin Perbakin atau Ijin Kepolisian, TNI, BIN dan lainnya," jelasnya. 

Sementara itu Yundri mengatakan,kejahatan asusila itu sangat berbeda keilmuannya dengan makar dan kepemilikan senjata api. Oleh karenanya jangan memperlakukan kliennya seperti orang yang tidak pernah memberikan pengabdian kepada Negara. Apa lagi saat ini dalam suasana pesta demokrasi karena antara kejahatan politik dan kejahatan pidana umum akan sulit dibedakan.

Oleh karena itu, sambung Yundri, pihaknya akan bekerja maksimal untuk membuktikan masih ada celah untuk membebaskan Kivlan. Para Advokat akan membuat pengaduan ke Komisi Kepolisian, Komnas HAM, meminta perlindungan ke Pangkostrad, menghadap Menteri Hankam, KASAD dan bertemu dengan Purnawirawan TNI AD guna mendapatkan dukungan moril dan masukan dalam melakukan pembebasan dan pembelaan klien secepatnya. 

'Upaya praperadilan tidak akan menyelesaikan. Lebih baik mengajukan gelar perkara dan menghadirkan ahli untuk membantu Penyidik mengeluarkan SP3 merupakan cara yang paling menguntungkan kepada semua," pungkasnya.