Komisi VIII Setujui Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kemensos

Anu
Komisi VIII Setujui Optimalisasi dan Realokasi Anggaran Kemensos
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang

Jakarta, HanTer - Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyepakati hasil optimalisasi dan realokasi Anggaran Kementerian Sosial tahun 2019 senilai Rp 115 miliar, yang bersumber dari Program Bantuan Sosial (Bansos) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu hasil dari pengalihan dana ini nantinya akan digunakan untuk pengembangan sistem, server, revitalisasi jaringan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), revitalisasi sarana dan prasarana Gedung Cawang Kencana, serta untuk kebutuhan kebutuhan publikasi penyelenggara kegiatan sosial, dengan total Rp 92 miliar.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai kebutuhan dari realokasi ini patut didukung. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap mendesak dengan tanpa mengurangi target yang sudah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerimtah (RKP) tahun 2019. Pada Pusdatin misalnya, dirinya menilai adanya tumpang tindih data penerima bantuan sehingga pengembangan penting untuk dilakukan.

“Komisi melihat kebutuhan dari apa yang dialokasi itu patut kita dukung. Pertama, yang paling besar komponennya untuk Pusdatin yang selama ini menjadi problem ketika para penerima PKH itu datanya tidak ada yang sinkron antara penerima dana bantuan seperti BPJS dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), saling tumpang tindih. Pada akhirnya pusat data ini penting, karena itu kita setujui realokasi ini,” ujar Marwan di sela-sela rapat di Ruang Rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/5/2019).

Tidak hanya itu, realokasi anggaran juga akan dipergunakan untuk perluasan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama Kalibata di Jakarta, pemindahan Taman Makam Pahlawan (TMP) Seroja di Timor Leste, hingga renovasi Makam Pahlawan Nasional (MPN) Nani Wartabone di Gorontalo, dengan total keseluruhan anggaran Rp 10 miliar. 

“Kalau kapasitas makam yang tersedia sekarang tinggal sekitar 400, sementara data kebutuhan kita dalam setahun rata-rata 200, maka itu tinggal 2 tahun lagi. Itu layak lah,” tambah legislator F-PKB.

Terakhir, kebutuhan realokasi anggaran diperuntukkan untuk penguatan Balai Rehabilitasi Sosial senilai total Rp 13 miliar, yang salah satunya akan digunakan untuk branding, labeling, artefak logo dan gapura di 39 balai lokakarya Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Ditjen ini membutuhkan tambahan anggaran sejumlah Rp 1,17 triliun, dibandingkan dari pagu awal sebesar Rp 1,16 triliun.

Kebutuhan realokasi anggaran tersebut bersumber dari optimalisasi Program Bansos dan PKH. Meski kedua program tersebut sudah berjalan, Marwan menjamin tidak akan mengganggu proses penyaluran bantuan baik distribusi Beras Sejahtera (Rastra) dan PKH. Hal ini dikarenakan adanya selisih indeks Bansos Rastra yang semula dianggarkan sebesar Rp 110 ribu per kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi sebesar Rp 102.190 per kg per KPM terkait dengan turunnya harga beras di pasaran.

“Kebetulan saja, barokah mungkin ya, harga berasnya tiba-tiba turun dari Rp 110 ribu menjadi Rp 102 ribu, sehingga tidak ada yang terganggu. Rata-rata angka yang digeser itu menjadi program, katakanlah Jaminan Sosial, dan itu sudah disalurkan. Rastranya sudah disalurkan dan sudah berjalan, tapi belum menjadi efisiensi karena masih tahun berjalan oleh sebab itu dilakukan realokasi. Tentu Kemensos pasti berhati-hati kalau pelayanan itu akan berkurang, tapi karena sudah selesai maka tidak ada masalah,” tutup politisi dapil Sumatera Utara II ini.