KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Dalam OTT Pejabat Imigrasi Mataram

Safari
KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah Dalam OTT Pejabat Imigrasi Mataram

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta. 

Ke delapan orang yang ditangkap KPK sejak Senin (27/5/2019) menjalani pemeriksaan. KPK mempunyai waktu 1 X 24 jam untuk menentukan status mereka, apakah menjadi tersangka atau saksi biasa.

"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini delapan orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal. Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Syarif menyatakan,penangkapan terhadap delapan orang merupakan hasil dari tindaklanjut informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pemberian uang pada pejabat imigrasi setempat terkait izin tinggal Warga Negara Asing (WNA). 

Dalam OTT tersebut penyidik KPK menyita barang bukti berupa uang dalam pecahan rupiah yang bernilai ratusan juta. 

"Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," jelasnya.

Sementara itu Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK menduga nilai suap terkait perkara izin tinggal WNA di Nusa Tenggara Barat (NTB) lebih dari Rp1 miliar. 

"Diduga nilai suap terkait perkara izin tinggal turis di NTB tersebut lebih dari Rp1 miliar," ujar Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Febri menyatakan bahwa tujuh dari delapan orang yang diamankan di NTB itu akan dibawa pada Selasa siang ini ke gedung KPK, Jakarta. 

"Tujuh orang dari NTB telah dibawa ke kantor KPK," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK menindaklanjuti informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pemberian uang pada pejabat imigrasi setempat terkait izin tinggal WNA di NTB. 

KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut. Sesuai hukum acara, KPK mempunyai waktu 24 jam untuk menentukan status dari pihak-pihak yang diamankan tersebut.

#OTTKPK   #Imigrasi   #mataram   #korupsi   #suap