Keluarga Korban 21-22 Mei Menangis di DPR

Orang Tua Harun: Harus Ada yang Bertanggung Jawab

Safari
Orang Tua Harun: Harus Ada yang Bertanggung Jawab
Sejumlah keluarga korban kerusuhan 22 Mei 2019 mengadu ke DPR RI, Senin (27/5/2019)

Jakarta, HanTer--Isak tangis keluarga korban kerusuhan 22 Mei 2019 di Jakarta pecah di Gedung DPR, saat mereka menyaksikan foto-foto dan video yang menampilkan oknum berseragam polisi memukuli dan menginjak-injak warga.

Orang tua Harun Al Rasyid (15 tahun), Didin Wahyudin menangis melihat foto-foto saat jenazah putra keduanya ditemukan. Mereka juga sempat mengklarifikasi video penganiayaan oleh anggota polisi di dekat masjid. "Harus ada yang bertanggung jawab atas anak kami," kata Didin saat dia dan sejumlah keluarga korban kerusuhan 22 Mei 2019 mengadu ke DPR RI, Senin (27/5).

Keluarga korban menuntut keadilan dan meminta pada DPR RI, mendorong pengungkapan penyebab kematian anggota keluarga mereka.

Di antara keluarga korban, tampak hadir orang tua Harun Al Rasyid (15 tahun), kakak salah satu korban bernama Sandro, dan sejumlah keluarga lainnya.

Sejumlah keluarga yang difasilitasi Tim Advokasi Korban 21 - 22 Mei itu bertemu dengan Wakil DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan Fadli Zon dan Anggota Komisi III (Hukum, HAM dan Keamanan) Muhammad Syafii. Mereka menunjukkan video dan foto yang menunjukkan kebrutalan oknum aparat kepolisian.

Fadli Zon mengatakan institusinya akan mendalami aduan keluarga korban yang tewas dalam aksi 21-22 Mei, karena menyangkut nyawa orang sehingga negara harus melindungi seluruh warganya.

"Kasus ini memprihatinkan, DPR akan tindak lanjuti dengan mekanisme tindak lanjut akan dikirim ke Komisi III DPR RI," kata Fadli saat menerima aduan keluarga korban peristiwa 21-22 Mei dan Tim Advokasi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut Fadli, kasus tewasnya 8 orang dalam kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 tidak bisa dibiarkan, karena unjuk rasa damai adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang.

Dia mengatakan, penanganan dari pihak Kepolisian dalam aksi massa tidak bisa seenaknya dan harus ada standar serta prosedur yang harus dijalankan.

"Harus ada SOP yang membuat bagaimana penanganannya lebih persuasif dan profesional, tidak boleh ada tertembak peluru, tidak melanggar hukum, dan tidak boleh ada penganiayaan," ujarnya.

Fadli mengatakan melihat kejadian tersebut yang paling penting bagaimana masyarakat mendapatkan rasa keadilan sehingga penanganan harus seimbang termasuk pada oknum yang diduga melakukan kekerasan dan "abuse of power".

Dia mengatakan demonstrasi di negara demokrasi tidak boleh mematikan orang, karena orang bisa saja bersalah karena melempar batu namun bukan menjadi alasan untuk ditembak dan tewas.

Ketua Tim Advokasi Korban Tragedi 21-22 Mei, Ismar Syafruddin mengatakan pihaknya membawa 32 foto dan beberapa video yang sudah terverifikasi sebagai bukti adanya dugaan tindakan kekerasan.

Dia meminta kepedulian pemerintah atas kejadian tersebut sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

"Keluarga korban meminta pemerintah melakukan pengusutan secara tuntas, siapa-siapa pelakunya karena keadilan harus ditegakkan di Indonesia," ujarnya.

Ismar mengatakan ini merupakan pidana umum, bukan delik aduan sehingga tidak perlu ada yang melakukan pelaporan karena ketika sudah terjadi suatu peristiwa hukum, maka otomatis kewajiban penegak hukum mengusut.

Adili Pelakunya

Anggota Tim Advokasi, M. Kamil Pasha mengatakan pihaknya mendapatkan daftar 10 orang yang tewas dalam peristiwa 21-22 Mei lalu, dan setelah diverifikasi ada 8 orang yang jelas keluarganya dan beberapa yang sudah memberikan surat kuasa.

Menurut dia, para keluarga korban menginginkan adanya penuntutan ke jalur hukum sampai pelakunya diadili hingga ke pengadilan.

Ketua Tim Advokasi Ismar Syafruddin menyatakan, tim advokasi juga akan mengajukan pengaduan ke Komisi Nasional HAM, bahkan hingga ke Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Pelakunya harus dilakukan pengusutan secara tuntas siapa-siapa pelakunya, keadilan harus ditegakkan di Indonesia. Mungkin bapak sendiri menyampaikan harus melakukan laporan, inilah kita bikin laporan, dan mengharapkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ismar, Senin (27/5).