Polri Diminta Segera Tangkap Pelakunya

Empat Pejabat Negara Jadi Target Pembunuhan Bukan Presiden Jokowi

Safari/Danial
Empat Pejabat Negara Jadi Target Pembunuhan Bukan Presiden Jokowi
Polri Ungkap, empat tokoh nasional menjadi target pembunuhan adalah pejabat negara

Jakarta, HanTer— Mabes Polri menyebutkan, empat tokoh nasional yang menjadi target pembunuhan oleh kelompok bersenjata yang ditangkap adalah pejabat negara. Namun pejabat itu bukanlah Presiden Joko Widodo.

"Pejabat negara tapi bukan presiden. Sedang proses pendalaman, penyidikan, saat semakin mengerucut akan disampaikan ke publik," kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Mohammad Iqbal,  saat konferensi pers di Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/5).

Beragam tanggapan disampaikan terkait rencana pembunuhan empat tokoh nasional ini. Pengamat kepolisian dari Institut for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto meminta agar polisi bisa membuktikan siapa dalang dan semua pelaku yang berupaya membunuh empat pejabat Negara tersebut.

Oleh karena itu polisi jangan sampai membuat sesuatu yang menghebohkan masyarakat tanpa adanya bukti - bukti yang akurat. Apalagi saat ini masyarakat juga sedang bingung terkait siapa yang bertanggungjawab dalam kerusuhan tersebut.

"Kalau ada bukti segera tangkap karena Polri diberi wewenang UU sebagai penegak hukum, khususnya pasal ancaman, namun dalam hal ini kepolisian harus professional sehingga tidak asal tuduh dan tangkap," ujar Bambang Rukminto kepada Harian Terbit, Senin (27/5/2019).

Lebih lanjut Bambang mengatakan, pada dasarnya, masyarakat akan mendukung Polri bila bertindak sesuai prosedur dan sesuai UU yang berlaku. Persoalan ketidakpuasan sebagian masyarakat merupakan hal yang wajar dan lumrah. Yang terpenting semua tindakan harus bisa dipertanggung jawabkan di muka hukum.

Sementara itu, Ketua Kaukus Muda Indonesia (KMI) Edi Humaidi juga mengatakan, adanya empat pejabat yang diincar perusuh dalam aksi 22 Mei 2019 harus diusut secara tuntas, termasuk aktor intelektualnya, siapapun itu. Karena ancaman membunuhan itu sudah masuk pidana. Oleh karenanya Polri harus bisa mengusut aktor intelektualnya. Karena perusuh itu bukan hanya main sendiri tapa ada yang memerintahkan.

"Hakum harus tegas dan tanpa pandang bulu. Kerusuhan 22 Mei itu adalah preseden buruk dalam proses demokrasi kita," ujarnya.

Edi memaparkan, jika memang dalam pemeriksaan ada pengakuan dari perusuh yang akan membunuh pejabat maka polisi harus sebut nama siapa pejabat yang hendak dibunub tersebut. Hal tersebut dilakukan polisi agar masyarakat juga tidak berspekulasi secara liar atas pernyataan polisi tersebut.

Terpisah, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, polisi ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan. Jika memang ada indikasi ancaman tersebut maka yang dilakukan polisi bukan malah menyebar opini. Oleh karena itu polisi harus mendorong kasus tersebut sesuai proses hukum dan segera sidangkan secara cepat.

"Hukum itu bukan asumsi atau katanya tapi pembuktian dan pembuktian itu melalui persidangan walau saat ini rakyat banyak tak percaya dengan kualitas hukum di negeri ini," jelasnya.

Pendalaman

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal mengemukakan, untuk mengetahui detail lebih lanjut kepolisian sedang melakukan pendalaman dan penyidikan. "Sedang proses pendalaman, penyidikan, saat semakin mengerucut akan disampaikan ke publik," jelasnya.

Keempat tokoh nasional itu menjadi target dari enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Kelompok ini diduga kuat ingin menciptakan martir atau kerusuhan di dalam unjuk rasa 21 dan 22 Mei 2019 lalu," ucapnya.

Sejumlah enam orang tersangka itu, yakni berinisial HK (Iwan), Azeb, IF, TJ, AD dan AF alias Fifi, yang masing-masing memiliki peran yang berbeda.

"Pada 14 Maret 2019 HK menerima uang Rp150 juta dan TJ mendapat Rp25 juta dari seseorang, seseorang itu kami kantongi identitasnya dan tim mendalami. TJ diminta membunuh dua orang tokoh nasional saya tidak sebutkan di depan publik," ujarnya.

Polisi tak mau mengungkap nama dua tokoh nasional yang jadi target pembunuhan. Namun, kata Iqbal, baik Polri maupun TNI sudah tahu siapa targetnya dan juga siapa 'seseorang' yang meminta pembunuhan itu.

Tak berhenti di situ, ternyata, ada tambahan permintaan untuk membunuh dua tokoh nasional lain, selain yang sudah diminta untuk dibunuh sebelumnya.

"12 April 2019 HK mendapat perintah untuk membunuh tokoh nasional. Jadi 4 target kelompok ini menghabisi nyawa tokoh nasional," ujar Iqbal.

Selain ada perencanaan membunuh tokoh nasional, ada perintah lain untuk membunuh pimpinan suatu lembaga (swasta) lembaga survei. Tersangka tersebut sudah beberapa kali mengintai rumah target.

Dari tangan keenam tersangka, pihak kepolisian juga menyita sejumlah senjata api rakitan, baik itu laras panjang maupun pendek. Dari tangan salah satu tersangka, kepolisian juga menyita rompi antipeluru (kevlar) yang bertuliskan Polisi.