Bersama-sama Memberantas Korupsi Politik

Safari
Bersama-sama Memberantas Korupsi Politik
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (BW)

Jakarta, HanTer— Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, pernyataan Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (BW) yang menuding pemerintah saat ini sebagai rezim yang korup sesuai dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan temuan setidaknya ada 15 ribu kasus dugaan korupsi di era Jokowi.

"Temuan BPK potensi adanya korupsi semakin besar di era Jokowi. Jumlah temuan BPK lebih dari 15 ribu temuan tahun terakhir ini. Kita harus bersama-sama memberantas korupsi," kata Aminudin kepada Harian Terbit, Senin (27/5/2019).

Sementara itu, peneliti dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo setuju dengan pernyataan BW tersebut. BW berharap MK tidak menjadi bagian rezim yang korup. Karena akan menyengsarakan rakyat semua. “Kita harus bersama memberantas korupsi politik,” ujarnya.

Terkait klaim pemerintah bahwa saat pertumbuhan ekonomi naik sehingga bisa mengurangi tingkat korupsi, Arifin menilai, naiknya tingkat ekonomi akan menjadi percuma jika sistemnya tidak dirubah. Sehingga kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) yag melibatkan Romahurmuziey alias Romy membuka mata semua masyarakat bahwa jual beli jabatan itu masih ada dan di pertahankan hingga saat ini.

"Ini bukti bahwa sistem jual beli jabatan dipertahankan," ujar Arifin Nur Cahyo kepada Harian Terbit, Minggu (26/5/2019).

Apalagi, lanjut Arifin, jika melihat tingkat korupsi yang sangat miris belalangan ini. Jika dibiarkan berlarut-larut maka akan membuat pemerintah semakin kehilangan kepercayaan masyarakat. Ekonomi makin terpuruk karena pemerintah tidak bisa menampilkan sosok yang cerdas.

"Tokoh hanya muncul karena bagi bagi kekuasaan dan jual beli jabatan. Jabatan menteri bisa menjadi contoh. Saya kira masyarakat sudah tahu," paparnya.

Kekhawatiran

Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno menangapi pernyataan BW tersebut. Sandiaga menilai pernyataan BW itu merupakan bentuk kekhawatiran dari masyarakat. Dengan itu, menurutnya, perilaku korupsi itu harus diperangi dan itu merupakan tanggung jawab semua warga negara Indonesia.

"Karena ini (penanganan korupsi) bukan kerja satu dua orang tapi ini kerja monumental kolosal untuk menghilangkan praktek korupsi. Baik di bidang politik usaha, pangan, dan sebagainya," ucap Sandiaga Jalan Cikupa 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5/2019).

Sandiaga mengaku prihatin dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia. "Kalau kata Pak Kwik Kian Gie bilang sudah stadium 4 korupsi di Indonesia ini," ucapnya.

Sandiaga juga menyinggung salah satu masalah korupsi berada di sektor pangan. Dia menyinggung kasus korupsi distribusi pupuk yang diduga untuk membeli suara pemilih. Kasus dugaan korupsi distribusi pupuk tersebut menjerat anggota DPR Bowo Sidik Pangarso.

"Ini (korupsi) harus kita perangi bersama dan ini justru salah satu yang jadi masalah bagian pangan juga terkena korupsi yang ada di semua level, misalnya kemarin diungkapkan bahwa distribusi pupuk dikorupsi, hasil korupsinya digunakan untuk beli suara dan ini sangat memprihatinkan dalam posisi gawat," ucapnya.

Saat mendaftarkan gugatan Pilpres 2019 di MK, BW menuding pemerintah hari ini sebagai rezim yang korup dan berharap MK tidak menjadi bagian rezim tersebut. BW pun berharap gugatan kubu 02 diproses MK kendati hanya membawa 51 bukti.

"Mudah-mudahan MK bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting, di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup," kata BW di Gedung MK, Jakarta pada Jumat (24/5/2019) malam.

Merendahkan

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta tidak ada pihak-pihak yang merendahkan MK, yang merupakan institusi negara yang sah. "Jangan senang merendahkan sebuah institusi, saya kira tidak baik, apapun lembaga dibentuk oleh ketatanegaraan kita, memiliki sebuah 'trust' dari publik, jangan sampai direndahkan dilecehkan seperti itu pada siapapun," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Minggu.

Presiden menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri acara silaturahmi nasional dan buka puasa bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).