Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, MK Jangan Jadi Mahkamah ‘Kalkulator’

Sammy
Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, MK Jangan Jadi Mahkamah ‘Kalkulator’

Jakarta, HanTer - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan demokrasi dan daulat rakyat.

Tim hukum yang ditunjuk Prabowo-Sandiaga berjumlah delapan orang. Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Wijojanto (BW) didapuk sebagai ketua tim. Lalu ada Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Aimir, dan Zulfadli.

"Saya serahkan secara resmi permohonan beserta alat buktinya. Dan mudah-mudah ini bisa jadi bagian penting dari upaya kami mewujudkan harapan dan merebut optimisme," kata ketua tim hukum Prabowo-Sandiaga Bambang Wijojanto (BW) di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).

Dalam gugatan ini, tim hukum Prabowo-Sandiaga akan merumuskan adanya satu tindakan kecurangan Pilpres yang bisa dikualifikasi sebagai terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

"Ada berbagai argumen diajukan kesitu dan beberapa alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu," ucap BW.

BW mengatakan, MK dalam berbagai putusannya telah memutuskan berbagai perkara sengketa pemilihan, khususnya pilkada, dengan menggunakan prinsip terstruktur, sistematis, dan masif. Karenanya, tim hukum Prabowo-Sandiaga mendorong MK bukan sekadar menjadi mahkamah ‘kalkulator’ yang bersifat numerik.

MK, kata BW, harus memeriksa dugaan kecurangan tersebut. Dengan adanya kecurangan-kecurangan itu, maka muncul penilaian bahwa Pemilu 2019 merupakan yang terburuk dalam sejarah.

"MK harus memeriksa betapa kecurangan itu sudah makin dahsyat. Dan itu sebabnya di publik ada berbagai pernyataan yang menjelaskan inilah pemilu terburuk di Indonesia yang pernah terjadi selama Indonesia berdiri," kata BW.

Jika menggunakan standar Pemilu 1955, BW menilai bahwa pemilu yang paling demokratis terjadi ketika awal kemerdekaan. Sehingga, permohonan gugatan ini menjadi penting untuk masa depan demokrasi Indonesia.

"Permohonan ini jadi penting, bukan karena siapa yang mengajukan, tapi MK akan diuji apakah dia pantas untuk jadi suatu mahkamah yang akan menorehkan legacy dan akan membangun peradaban kedaulatan rakyat untuk masa yang akan datang. Pada titik inilah permohonan ini jadi penting untuk disimak," ucap BW.

51 Alat Bukti

Dalam gugatan itu, tim hukum kubu Prabowo-Sandiaga menyerahkan "51 alat bukti" ke MK. Bambang menyerahkan apa yang ia sebut alat bukti itu ke panitera MK dengan didampingi Hashim Djojohadikusumo dan Denny Indrayana.

Panitera MK, Muhidin, menyatakan menerima secara resmi alat bukti itu dan menjelaskan tanggal verifikasi dan penanganan perkara ini dengan putusan pada tanggal 28 Juni mendatang.

Muhidin menjelaskan MK akan melakukan verifikasi dari dokumen tersebut. "Dan kami catat dalam buku registrasi perkara konsitusi pada tanggal 11 Juni. Sejak 11 Juni, dihitung 14 hari kerja, MK mengadili perkara perselihan hasil pemilihan umum yang bapak ajukan di Mahkamah Konstitusi."

"MK akan menyidangkan pertama kali tanggal 14 Juni, itu disebut pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya pada 17 sampai 21 Juni, itu adalah tahapan pemeriksaan persidangan yang memeriksa substansi pokok perkara dalam permohonan tersebut," jelas Muhidin.

"Terakhir MK mengagendakan untuk mengucapkan sidang putusan pada tanggal 28 Juni," tutup Muhidin.

Setelah penyerahan Bambang mengatakan kepada media bahwa yang mereka serahkan adalah argumen dan alat bukti yang menjadi pendukung untuk menjelaskan hal itu kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

"Kami mendorong, Mahkamah Konsitusi bekerja beyond the law. Indonesia bukan sekedar negara hukum tapi berpucuk kepada kedaulatan rakyat," tambahnya.

#Pilpres   #prabowo   #jokowi   #MK