Dinilai Hambat Kewenangan MUI, IHW Judicial Review PP No 31/2019 ke MA

Safari
Dinilai Hambat Kewenangan MUI, IHW Judicial Review PP No 31/2019 ke MA
Mahkamah Agung

Jakarta, HanTer - Indonesia Halal Watch (IHW) mendaftarkan Judicial Review (JR) terkait Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 2019 ke Mahkamah Agung. JR diajukan karena PP tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan industri halal dan mereduksi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MU). JR telah didaftarkan IHW ke MA, Kamis (23/5/2019).

Direktur Eksekutif IHW, Dr H Ikhsan Abdullah, SH, MH mengatakan, pihaknya mengajukan JR karena PP No 31 Tahun 2019 juga bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) terutama berkaitan dengan masalah sertifikasi, auditor dan hubungan luar negeri yaitu berkaitan dengan pengakuan sertifikasi halal luar negeri yang hanya dilakukan oleh BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).

"Padahal sertifikasi halal,  yang mengatakan produk halal atau haram itu adalah kewenangan MUI. Makanya PP itu jelas tuh melanggar Undang-Undang JPH," ujar Ikhsan Abdullah saat buka puasa bersama media dan mitra di Jakarta, Kamis (23/5/2019).

Menurut Ikhsan, dengan mengajukan JR maka diharapkan isi dari PP No 31 Tahun 2019 bisa diluruskan agar sesuai UU JPH. Selama PP tersebut masih dalam proses maka yang melaksanakan sertifikasi produk halal harus tetap yang melaksanan MUI sampai ada putusan dari hakim MA. Sertifikasi produk halal harus tetap dilakukan juga agar proses terhadap makanan atau produk yang boleh dikonsumsi umat Islam tidak vakum.
 
"PP nya itu harus diluruskan supaya selaras dengan undang-undang," paparnya.

Ikhsan memaparkan, PP No 31 Tahun 2019  harus sesuai UU agar produk - produk yang tidak jelas kehalalannya tidak dengan mudah masuk Indonesia. Karena dengan diubahnya PP tersebut maka akan menghambat lajunya barang asing masuk ke Indonesia karena ada regulasi yang mengaturnya. Sehingga masyakarat Indonesia juga tidak dirugikan dengan masuknya produk - produk asing ke Indonesia.

"Jadi produk lokal yang dinaikkan. Itu kan tujuan undang-undang dalam rangka untuk meningkatkan produk halal dan industrial di Indonesia. Tapi adanya PP ini maka akan mengizinkan produk tanpa sertifikasi sehingga ke depan Indonesia akan dibanjiri produk-produk yang tidak jelas kehalalannya," tandasnya.

Sekjen Bidang Komisi Fatwa MUI, KH Sholahudin Ayubi mengatakan, seritifikasi halal sangat penting karena ini menurut pandangan MUI kehalalan produk merupakan pintu masuk atau kunci untuk menjadikan Indonesia adil dan makmur. Karena dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak hanya ikhtiar yang bersifat lahiriyah saja. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara mayoritas muslim akan tetapi indeks keadilan dan kemakmuran  kesejahteraan tidak beranjak naik.

"Maka orang akan mempertanyakan apa sumbangsih umat Islam untuk kemajuan negara dan bangsa ini.  Harusnya sebagai bagian terbesar dari rakyat kita dari penduduk Indonesia umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan negara kita," jelasnya.

KH Sholahudin menilai, dengan memakan sesuatu makanan yang tidak halal maka jadi doa atau diupayakan rakyat Indonesia selama ini belum diijabah oleh Allah SWT. Karena salah satu salah satu poin penting untuk Allah SWT mengabulkan doa seorang muslim adalah harus mengonsumsi makanan yang halal. Karena itu menurut pandangan MUI kehalalan merupakan pintu masuk atau kunci untuk menjadikan indonesia adil dan makmur.

"Maka MUI mengambil tanggung jawab itu sebagian ikhtiar supaya memajukan bangsa dengan perspektif yang dilakukan MUI," tandasnya.