Pertama dalam Sejarah, Blokade Medsos Dikecam

Sammy
Pertama dalam Sejarah, Blokade Medsos Dikecam

Jakarta, HanTer - Langkah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, yang menonaktifkan sementara layanan media sosial (medsos), dikritik berbagai kalangan. Meski tindakan itu diambil pemerintah guna menghindari penyebaran berita bohong atau hoax, namun langkah tersebut dinilai berlebihan dan berdampak pada berbagai hal.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, langkah Wiranto tersebut bertentangan dengan demokrasi. Padahal, kebebasan berpendapat termasuk di media sosial adalah bagian dari demokrasi.

"Kemarin ada pernyataan pemerintah akan mengawasi ucapan para tokoh politik, sekarang akses media sosial dibatasi. Menurut saya ini pemerintah panik dan ketakutan hingga demokrasi saja diatur seenak mereka, rezim ini takut dengan demokrasi," kata Andre di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Politisi Partai Gerindra ini menekankan, kepanikan yang ditunjukkan rezim saat ini sama saja tengah memperlihatkan kebobrokan sistem pemerintahan yang dijalankan selama ini.

Stabilitas Ekonomi

Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika, mengatakan, pemblokiran akses medsos ini merupakan pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern. Menurutnya, pemerintah seharusnya peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat. 

"Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting," kata Haryadin di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Ia melanjutkan, pada umumnya pemblokiran akses medsos dilakukan oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi. 

Haryadin mengatakan, pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memegang peranan penting dibanding sisi politik. Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak. 

"Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos" tutup Haryadin.

Untuk diketahui, pada Rabu pengguna media sosial alias medsos dibikin kalang kabut karena secara mendadak pemerintah melakukan pemblokiran akses medsos.

Menko Polhukam Wiranto bersama Menkominfo Rudiantara, mengumumkan bahwa pemerintah memblokade sementara akses medsos agar masyarakat tidak menyebarkan konten-konten yang provokatif terkait kerusuhan di Tanah Abang dan Petamburan, pada Rabu (22/5/2019) dini hari.

Wiranto mengatakan, layanan media sosial (medsos) akan dinonaktifkan untuk sementara. Tindakan itu diambil pemerintah untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax.