Kolaborasi Jamdatun-BPJSTK, Perusahaan “Nakal” Siap-Siap Disikat

Arbi
Kolaborasi Jamdatun-BPJSTK, Perusahaan “Nakal” Siap-Siap Disikat
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A, usai penandatangan kesepakatan bersama di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Jakarta, HanTer – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TKmemperkuat kerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Republik Indonesia, setelah pada 2016 lalu menjalin kesepahaman bersama.

Kesepakatan ini ditandatangai langsung oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A, di Jakarta, Senin (20/5/2019).

“Kami selaku lembaga yang menjalankan amanah undang-undang dalam pengelolaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak dalam kaitannya menjaga dan mengamankan operasional BPJS Ketenagakerjaan berupa iuran yang merupakan titipan para pekerja. Tentunya, operasional BPJS Ketenagakerjaan harus dimitigasi dari risiko-risiko dari berbagai kategori,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto dalam kesempatan tersebut.

Melalui kesepakatan ini, ungkap Agus, nantinya BPJS Ketenagakerjaan akan menerima bantuan hukum bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Selain itu, juga akan diberikan Pertimbangan Hukum, hingga tindakan hukum lainnya dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya.

“fakta yang ditemukan dilapangan masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya pada program perindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, juga ditemukan banyaknya perusahaan yang mandaftarkan sebagian tenaga kerja saja, bahkan mendaftarkan pekerjanya dengan data upah yang tidak sebenarnya,” ujar Agus.

Agus menambahkan, dari capaian penyerahan Surat Kuasa Khusus(SKK) Badan Usaha/Pemberi Kerja (BU/PK) yang bermasalah pada tunggakan iuran, perusahaan daftar sebagian program, tenaga kerja, hingga yang belum mendaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan sejak 2017 hingga April 2019 telah terealisasi sebanyak 14 Ribu BU/PK dengan nilai Rp. 478 miliar dengan asumsi mencakup sekitar 300 ribu tenaga kerja pada masing-masing perusahaan yang terpulihkan haknya.

Ditempat yang sama, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Loeke Larasati A., mengatakan, kesepakatan bersama ini merupakan wujud nyata dukungan Korps Adhyaksa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha BPJS Ketenagakerjaan, yang selain beraspek bisnis, juga wajib melakukan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Governance).

“Pendampingan Hukum yang diberikan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan, khususnya kepada BPJS Ketenagakerjaan, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang menugaskan Jaksa Agung melakukan pendampingan/pertimbangan hukum, yang mengutamakan pencegahan (preventif) guna mengurangi penyimpangan, dan sebaliknya meningkatkan kepatuhan perusahaan pada regulasi,” tandas dia.

Kesepakatan bersama ini juga ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai pelaksana di Provinsi dan Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan yang ada di seluruh Indonesia sebanyak 11 Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan.