Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pansel Capim KPK Cermin Kompromi Kepentingan Elit

Safari
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pansel Capim KPK Cermin Kompromi Kepentingan Elit

Jakarta, HanTer - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai penetapan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jumat (17/5/2019) lalu lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya. Oleh karena itu penerapan Pansel KPK tersebut  tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. 

"Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Minggu  (19/5/2019).

Menurutnya, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yang dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK. Selain itu, beberapa nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK. Padahal, KPK dibentuk untuk menjalankan fungsi triger bagi penegak hukum lainnya.

"Dikhawatirkan, kepentingan ini dapat menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi," kata Kurnia.

Semestinya, sambung Kurnia, momentum ini dimanfaatkan Jokowi untuk melepaskan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elite. Sebab, sikap akomodatif atas hal ini justru dapat mengancam agenda pemberantasan korupsi.

Koalisi masyarakat sipil merupakan gabungan sejumlah lembaga yang selama ini fokus untuk pemberantasan korupsi, yaitu Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

Sebelumnya Jokowi menetapkan sembilan anggota pansel KPK pada 17 Mei 2019. Jokowi menetapkan dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yanti Ganarsih sebagai ketua pansel. Berikutnya yang ditunjuk menjadi wakil ketua yakni guru besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan pelaksana tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji.

Adapun tujuh anggota Pansel Capim KPK 2019-2023 yaitu Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), pendiri Setara Institute Hendardi, Direktur Imparsial Al Araf, Staf Ahli Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN) Diani Sadia dan Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi.

#KPK   #presiden   #jokowi