Tak Akan Ajukan Gugatan Sengketa Pemilu

Fadli Zon: Sia-sia Bawa Perkara ke MK

Sammy
Fadli Zon: Sia-sia Bawa Perkara ke MK
Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon

Jakarta, HanTer - Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandi, Fadli Zon, menegaskan, pihaknya tidak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menangani masalah kecurangan Pemilu. Sebab, dia menilai, sia-sia saja membawa perkara ke MK.

"Tetapi jalur MK itu adalah jalur yang dianggap oleh teman-teman itu dianggap jalur yang sia-sia. Pengalaman dari yang lalu. Jadi prosedur yang begitu panjang tidak ada satu bukti pun yang dibuka padahal waktu itu sudah diperiksa," katanya di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, kata Fadli, MK tidak menggubris bukti-bukti yang diajukan. Bahkan beberapa bukti legal juga tidak diperiksa.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, hal itu sama dengan melawan aturan perundang-undangan. 

"Ya itu artinya sama saja dengan tidak mau mengikuti undang-undang yang dibuatnya sendiri. Karena di dalam UU nomor 7 tahun 2017 jelas sekali, jika ada perselisihan tentang hasil dari pemilu termasuk pilpres, maka jalur yang akan ditempuh adalah melalui Mahkamah Konstitusi," ujar Ace di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Kalau misalnya dia tidak menempuh jalur mekanisme Mahkamah Konstitusi berarti dia menerima terhadap hasil pilpres ini gitu aja," lanjutnya.

Sementara alasan pihak paslon 02 enggan menggugat ke MK lantaran berkaca kepada gugatan yang pernah dilayangkan pada saat Pilpres 2014.

Penting ke MK

Pengamat Hukum Tata Negara dari UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan, mengajukan gugatan ke MK dinilai penting. Sebagai, suatu bukti penolakan terhadap hasil suara Pilpres 2019 oleh KPU.

"Karena kita enggak bisa nolak-nolak di jalan, enggak bisa nolak-nolak teriak. Nolak itu tidak mempengaruhi apa-apa. Karena yang mempengaruhi itu tatkala penolakan itu dibawa ke forum yang sudah disepakati oleh negara. Itu yang disebut sengketa hasil pemilu di MK," ujar Zainal di Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Zainal melanjutkan, dalam persidangan sengketa hasil pemilu di MK bukti-bukti atas temuan-temuan kecurangan tersebut harus disampaikan oleh Prabowo dan BPN.

"Buktikan kecurangan-kecurangan itu, mana datanya? Kalau KPU salah dalam penghitungan, tunjukkan salahnya? Kalau penyelenggaraan pemilu ada yang tidak berimbang tunjukkan mana ketidak berimbangannya? Baru kemudian disusun logika yang namanya TSM (terstruktur, sistematis dan masif)," papar dosen FH UGM ini.

Sebelumnya diketahui, Prabowo menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai diwarnai kecurangan. Prabowo tak akan menerima hasil suara yang dimanipulasi.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kamu tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo saat mengungkap fakta-fakta kecurangan pilpres di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019) malam.

Mantan Danjen Kopassus itu masih berharap kepada KPU supaya memperjuangkan kebenaran. Dia sekaligus mengingatkan KPU bahwa nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundak penyelenggara pemilu.