Massa 5 Partai Desak KPU Jakut Usut Hilangnya 16.000 Suara DPR

Anugrah
Massa 5 Partai Desak KPU Jakut Usut Hilangnya 16.000 Suara DPR
Massa aksi 5 parpol menuntut KPU Jakarta Utara bertanggung jawab atas hilangnya 16.000 suara DPR RI

Jakarta, HanTer -- Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara mendapat sorotan tajam. Puluhan massa partai politik mendesak KPU untuk membuka kembali kotak suara karena merasa dirugikan perolehan suaranya untuk Pemilu Legislatif 2019.

Dugaan terjadinya kecurangan itu diserukan puluhan massa dari berbagai partai politik seperti Hanura, Perindo, Berkarya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra. Mereka berkumpul di depan Kantor KPU Kota Jakarta Utara di Jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara pada Rabu (15/5/2019).

Perwakilan Aksi Unjuk Rasa, S. Andyka mengatakan, aksi dari koalisi partai politik itu untuk menyampaikan protes dan meminta KPU Jakarta Utara membuka kembali kotak suara karena merasa dirugikan perolehan suaranya untuk Pemilu Legislatif 2019.

Andyka menyebutkan pihaknya melakukan unjuk rasa untuk menuntut 16.000 suara DPR RI yang terindikasi masuk ke salah satu peserta caleg DPR tertentu.

"Kami menemukan banyak temuan dan catatan yang didapat dalam proses pungut hitung di TPS yang dilaksanakan pada tanggal 18 April, perlu mendapat tanggapan dan koreksi dalam pleno di tingkat PPK Kecamatan," ujar Andyka di lokasi depan kantor KPU Jakarta Utara, Rabu (15/5/2019).

Ia menambahkan, beberapa temuan itu diantaranya yakni banyaknya suara partai yang berkurang dan masuk di salah satu partai politik atau caleg tertentu.

"Harapan kami agar Bawaslu DKI segera menindaklanjuti temuan kasus dan laporan peserta pemilu di Wilayah Kota Jakarta Utara, juga menanggapi berbagai isu, dengan mengedepankan asas keterbukaan keadilan dan profesionalisme," tambahnya.

Selain itu, kata Andyka, pelaksanaan sidang rekapitulasi di tingkat kecamatan banyak yang tidak mengindahkan acuan dan tata tertib pleno rekapitulasi.

"Berbagai temuan dan bukti 16.000 suara DPR RI yang hilang sudah kami sampaikan ke Bawaslu Jakarta Utara maupun Bawaslu DKI Jakarta sesuai prosedur dan kami minta ditindaklanjuti," tutur Andyka.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Budhi Herdi Susianto menyebutkan pihaknya mengerahkan setidaknya 300 personel untuk mengamankan area sekitar KPU Jakarta Utara dan Bawaslu Jakarta Utara.

"Aksi menyampaikan aspirasi diperbolehkan namun kami menghimbau untuk tidak menutup akses jalan dan menghormati hak-hak pengguna jalan agar bisa tetap melintas," kata Budhi.