Sambangi Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Alumni UI Siap Dukung Gerakan People Power

Danial
Sambangi Fadli Zon dan Fahri Hamzah, Alumni UI Siap Dukung Gerakan People Power
Alumni UI siap people power

Jakarta, HanTer - Buntut dari dugaan berbagai kecurangan dalam Pemilu 2019 ini, ditambah persoalan ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, menjadikan berbagai pihak melakukan berbagai langkah guna pengungkapan.

Sebagaimana yang dilakukan, Ikatan Keluarga Besar (IKB) Universitas Indonesia mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menemui dua pimpinan, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, terkait kecurangan Pemilu 2019.

Perwakilan alumni yang hadir sekitar lebih dari 20 orang itu menyoroti banyaknya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Data terakhir yang dihimpun, korban meninggal hingga 600 orang.

Juru Bicara IKB UI, Ahmad Nur Hidayat, menilai peristiwa yang memakan korban jiwa itu terjadi karena proses rekrutmen yang salah, atau memang sejak awal dilakukan tanpa proses seleksi yang baik.

"Dalam proses rekrutmen seorang anak manusia warga negara Indonesia, itu menurut kami tidak tepat. Sudah bisa masuk dalam abuse of recruitment atau disebut slavery modern atau perbudakan modern," ujar Ahmad saat menyampaikan pandangannya di Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Menurut Ahmad, kerisauan mereka terhadap kondisi saat ini dinilai sudah menjadi kekhawatiran bersama. Kalangan terdidik atau ia sebutkan masyarakat intelektual organik perlu bersuara. Oleh karena itu, wacana pemberontakan sosial atau people power yang belakangan muncul baginya adalah hal yang wajar.

"Kami melihat arus bahwa ini gejolaknya luar biasa. Dan kalau seandainya dari pejabat negara, wakil-wakil rakyat institusi pemerintah bertindak status quo seperti ini, membiarkan tidak ada langkah konkret, maka kami takutkan people power terjadi," tegasnya.

"Dan bisa jadi, UI, kami mempelopori people power manakala kecurangan, penyimpangan, kebohongan, terus dipertontonkan di hadapan masyarakat tanpa ada penyelesaian konkret dari aparat atau pejabat negara yang berwenang," lanjut Ahmad.

Sementara itu, Djuju Purwantoro selaku Koordinator Advokasi Hukum IKB UI mendesak agar pemerintah mengungkap secara tuntas sebab akibat kematian massal petugas pemilu.

Mereka juga meminta kepada DPR dan Bawaslu untuk melakukan investigasi terhadap kecurangan-kecurangan proses Pemilu 2019. Menurut Djuju, selama prosesnya telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif.

"Kami menyatakan kematian massal anggota KPPS tersebut sebagai bencana nasional yang patut mendapat perhatian serius pemerintah," harapnya.