Tidak Ada Kegentingan yang Memaksa

Ramai-ramai Tolak People Power

Safari
Ramai-ramai Tolak People Power
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta, HanTer-- Sejumlah kalangan ramai-ramai menolak “people power”. Selain tidak relevan, juga tidak ada unsur yang mendukung untuk digulirkannya "people power" karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis kepemimpinan.

“Tidak ada unsur yang mendukung untuk digulirkannya "people power" karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Tidak ada krisis ekonomi, tidak ada krisis kepemimpinan,” kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo usai menggelar buka puasa bersama di Rumah Dinas Ketua DPR, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Senin (13/5/2019).

Dia menilai "people power" bisa dilakukan kalau memenuhi unsur-unsur seperti krisis ekonomi dan pemerintahan berjalan otoriter. “Kedua hal itu tidak terjadi, tidak ada krisis ekonomi, semua berjalan demokratis dan pemerintah tidak represif sehingga tidak ada alasan untuk mewacanakan "people power",” ujarnya.

Tokoh Agama

Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan people power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tak puas dengan proses pemilu.

Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST H Sufianor di Barabai, Senin, menegaskan jika people power adalah bagian dari makar. "Kalau niatnya menggulingkan pemerintahan yang sah tentu tidak dibenarkan dalam hukum," katanya, seperti dilansir Antara.

Sementara Ketua Pengurus Cabang (PC) Nahdlatul Ulama (NU) HST H Muhammad Nawawi Hasan turut buka suara mengingatkan masyarakat agar tidak mudah diadu domba oleh para elit politik yang tak bertanggung jawab.

Sementara itu, massa yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pemilu melakukan aksi menolak "people power" di depan Gedung KPU RI, Jakarta, Senin petang.

Dalam aksinya, massa membentangkan spanduk menolak "people power" serta mengucapkan terima kasih kepada KPU serta aparat TNI/Polri atas penyelenggaraan dan pengamanan Pemilu 2019.

MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang, Banten, menolak seruan pihak tertentu untuk melakukan gerakan "people power" terkait hasil Pemilu 2019.

"Gerakan itu bisa memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa, untuk itu kami dengan tegas menolak," kata Ketua MUI Kabupaten Tangerang KH Ues Nawawi Gofar di Tangerang, Senin malam.

Pendapat senada juga diutarakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Tangerang KH. Encep Subandi yang mengajak masyarakat Indonesia untuk menerima hasil resmi dari KPU.

Ia juga menolak seruan "people power" karena NU tidak mendukung ada pergerakan massa seperti itu. Encep menambahkan "people power" merupakan kegiatan yang konyol, tidak mendasar, dan tidak ada kaitannya dengan agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lebak, Banten juga menolak keras tindakan "people power" atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional.

"Penolakan 'people power' banyak mudaratnya terhadap kehidupan masyarakat," kata Wakil Ketua MUI Kabupaten Lebak KH Akhmad Khudori saat dihubungi di Lebak, Senin.

Pihaknya berharap penetapan presiden itu jangan sampai terjadi 'people power', karena akan berhadapan dengan aparat TNI dan Kepolisian," ujarnya.