Perlu Ditetapkan Hari Berkabung Nasional Hormati Kematian 554 Petugas Pemilu

Harian terbit/Sammy
Perlu Ditetapkan Hari Berkabung Nasional Hormati Kematian 554 Petugas Pemilu
Ilustrasi petugas KPPS

Jakarta, HanTer -- Wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR guna menyelidiki tragedi kemanusiaan yang mewarnai gelaran Pemilu serentak 2019 kerap disuarakan. Namun, tak sedikit pula yang menganggap bahwasanya Pansus tersebut tak perlu dibentuk. Hal tersebut, kerap menjadi kontroversi di berbagai kalangan.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera, menyatakan pihaknya bersama Partai Gerindra dan PAN mendorong dibentuknya panitia khusus (Pansus) DPR untuk menyelidiki tragedi kemanusian yang mewarnai gelaran Pemilu serentak 2019. 

"PKS bersama Gerindra dan PAN, Demokrat insya Allah menyusul, di paripurna DPR kemarin kami membawa persoalan ini ke tingkat pansus," kata Mardani di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Ia mengungkapkan, terdapat tiga isu utama yang akan diselidiki Pansus DPR. Diantaranya, terkait meninggalnya ratusan orang petugas penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan.

Dirinya mengatakan, satu nyawa pun tidak layak dikorbankan untuk pesta demokrasi. Berdasarkan laporan KPU, sementara ini ada 574 orang meninggal dunia dan 3.000 lebih lainnya menderita sakit dan menjalani rawat jalan.

"Nyawa itu bukan perkara jumlah, ini jalan terus. Karena itu, mesti ada sesuatu keseriusan dalam mensikapi tragedi demokrasi yang ada sekarang. Pansus akan mencari detail dimana letak kesalahan sehingga terjadi tragedi ini," ucap juru bicara BPN ini.

Mardani menambahkan, Pansus DPR juga akan menyelidiki laporan dugaan kecurangan yang terjadi tersetruktur, sistematis dan masif.  "Laporan kecurangan adalah sedemikian masif. Banyak kecurangan yang ditemukan, dan ini menjadi dasar mengapa pansus digulirkan oleh PKS, Gerindra, dan PAN," kata Mardani.

Tolak Pansus

Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, menegaskan, Fraksi Partai Golkar menolak pembentukan pansus Pemilu 2019 seperti yang diusulkan fraksi PKS, PAN dan Gerindra.

Alasannya, Golkar memberikan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan tahapan Pemilu hingga rekapitulasi suara selesai tanpa intervensi dari DPR.

"Berikan kesempatan kepada KPU untuk menyelesaikan masa perhitungannya hingga ditetapkan pemenang Pilpres dan pemilihan legislatif 2019," kata Ace dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Ace mengatakan, jika terjadi kecurangan Pemilu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam undang-undang yaitu laporkan ke Bawaslu dan Gakumdu. "Demikian juga jika ditemukan adanya persengketaan hasil pemilu, dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Fraksi PKS, Gerindra, dan PAN menyetujui usul pembentukan Panitia Khusus (Pansus) penyelenggaraan Pemilu 2019. Usulan tersebut diusulkan oleh Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna ke-16 pembukan Masa Persidangan V DPR, Rabu (8/5/2019). 

Hari Berkabung 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Pemerintah menetapkan hari berkabung nasional dan meminta masyarakat memasang bendera setengah tiang. Hal itu menurutnya, sebagai bentuk duka nasional dan penghormatan kepada 554 petugas Pemilu dari unsur KPU, Bawaslu, polisi, dan saksi yang meninggal dunia dan lebih dari 3.788 orang sakit karena telah bekerja keras mensukseskan Pemilu 2019.

"Pemilu 2019 telah menyisakan duka yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Kami mendesak Pemerintah segera menetapkan hari berkabung nasional dan meminta rakyat Indonesia berdoa dan mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk keprihatinan dan duka nasional terhadap para penyelenggara pemilu yang gugur dan sakit," tegas Sohibul.

Menurut Sohibul, ratusan jiwa petugas pemilu yang meninggal dunia pada Pemilu 2019 merupakan kejadian luar biasa yang tidak boleh terulang pada pemilu yang akan datang. Untuk itu diperlukan evaluasi yang menyeluruh dari berbagai pihak termasuk DPR RI.

Kepada pengurus struktur PKS seluruh Indonesia, Sohibul mengintruksikan agar kantor-kantor PKS dari tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, sampai ranting untuk memasang bendera merah putih setengah tiang.

"Sebagai wujud keprihatinan, rasa kemanusiaan, rasa solidaritas dan penghormatan atas jasa-jasa perjuangan mereka, DPP PKS menginstruksikan kepada pengurus PKS untuk bersama-sama mengibarkan bendera Merah Putih setengah tiang di kantor-kantor PKS," terang dia.

#KPPS   #KPU