10 Tuntutan Aliansi Relawan Prabowo-Sandi Kritisi Pilpres Brutal

Anugrah
10 Tuntutan Aliansi Relawan Prabowo-Sandi Kritisi Pilpres Brutal
Aliansi Relawan Prabowo-Sandi (Arpas)

Jakarta, HanTer -- Aliansi Relawan Prabowo-Sandi (Arpas) menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai pemilu yang paling brutal. Pesta demokrasi lima tahunan di era reformasi itu dituding telah merusak esensi dari demokrasi yaitu kebebasan setiap warga negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya. 

Untuk itu, Ketua Umum Arpas Luthfi Sungkar yang terdiri atas gabungan dari 70 organisasi relawan Prabowo-Sandi menyampaikan 10 tuntutan dan pernyataan sikap.

Pertama, Arpas menyatakan bahwa kecurangan Pilpres 2019 merupakan kejahatan demokrasi karena dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Untuk itu, lembaga penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab.

''Kedua, Pilpres 2019 telah dimenangkan Prabowo-Sandi di atas angka 56% suara berdasarkan hasil real count yang bersumber dari internal BPN Prabowo-Sandi maupun lembaga survei independen,'' kata Lutfhi dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (11/5/2019).

Kemudian, ketiga Arpas menyampaika  bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam atas meninggalnya 500 lebih petugas KPPS dan menuntut pemerintah agar segera membentuk tim investigasi terhadap dugaan kematian yang dianggap tidak wajar.

Selanjutnya, ketiga Arpas menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para relawan dan seluruh masyarakat yang aktif terus berjuang mengawal pemilu yang jurdil pada Pilpres 2019.

''Untuk itu, Arpas meminta semua relawan melaporkan semua bentuk kejahatan sekecil apapun kecurangan yang mereka lakukan kepada BPN Prabowo-Sandi, demi Indonesia yang lebih baik,'' kata Luthfi.

Kelima, lanjut Lutfhi, Arpas mendesak Bawaslu segera 2x24 jam mengumumkan kepada seluruh Rakyat Indonesia bahwa pilpres secara nasional penuh kecurangan dan menyatakan sebagai kejahatan demokrasi mulai dari DPT 17.5 Juta bermasalah. Termasuk adanya dugaan pengaraha  ASN/BUMN, money politik intimidasi saksi TPS, penggelembungan suara dan manipulasi form C1.

''Arpas mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk memberhentikan semua anggota Komisioner KPU dengan tidak hormat dan mengangkat anggota Komisioner KPU yang bersifat Ad Hoc dengan tugas melakukan proses penghitungan suara ulang suara pilpres sampai dengan penetapan Presiden dan Wapres terpilih 2019-2024,'' bebernya.

Tuntutan ketujuh, Arpas mendesak DKPP dan Bawaslu untuk menghentikan penghitungan suara pilpres oleh KPU sekaligus menunda pengumuman pilpres tanggal  22 Mei 2019. Kemudian, minta dilakukan audit forensik terhadap Situng KPU oleh auditor independen yang sudah mendapat pengakuan dunia.

''Kedelapan, Arpas mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap pimpinan lembaga survei bayaran agar diproses secara hukum karena telah memanipulasi suara,'' tukas Luthfi.

Melihat hal-hal tersebut, Lutfhi mengatakan, Arpas dalam tuntutan kesembilan mendesak kepolisian RI untuk tetap menjaga netralitas dan tidak memihak salah satu pasangan.

''Terakhir, mengucapkan kepada seluruh rakyat Indonesia yang dengan ikhlas memilih Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wapres 2019-2024, untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia,'' pungkasnya.