Prof Gayus: Pelaku Makar Bisa Kena Hukuman Mati

Safari
Prof Gayus: Pelaku Makar Bisa Kena Hukuman Mati
Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof Dr T Gayus Lumbuun (ist)

Jakarta, HanTer - Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Prof Dr T Gayus Lumbuun menyatakan, sesuai UU KUHP pasal 140 maka pelaku makar diancam hukuman seumur hidup atau mati. Hukuman mati tersebut menanggapi status makar yang menjerat pengacara kondang Eggi Sudjana. Status Eggi sebagai tersangka dugaan makar yang disematkan Polda Metro Jaya pada Kamis (9/5/2019) kemarin. 

"People power tentu satu bentuk ancaman sehingga harus diantisipasi oleh penegak hukum. Tapi pemeriksaan terkait makar harus dilakukan. Kalau itu suatu percobaan saja tentu beda dengan melakukan. Tapi kalau percobaan terhenti karena tindakan penegak hukum oleh aparat penegak hukum dan tidak menyadari dengan baik sehingga tidak mengurangi atau ancaman hukuman maka pelaku makar ancaman hukuman maksimal seumur hidup dan hukuman mati," ujar Gayus di Gedung Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Gayus menuturkan, aparat penegak hukum bisa menggunakan pasal makar dalam KUHP untuk menindak orang-orang yang melakukan people power tersebut. Dalam pasal tersebut, pelaku makar dapat diancam hukuman pidana seumur hidup atau hukuman mati. Kendati ancamannnya diatur dalam UU tapi Gayus meminta aparat penegak hukum menyelidiki kasus dugaan makar dengan cermat. Aparat penegak hukum harus bisa membedakan mana tindakan yang masih percobaan makar dan yang sudah makar.

"Nanti penyidik akan melakukan penyidikan, penuntutan, dan hakim yang akan memutuskan apakah ini percobaan atau sudah masuk dalam tindakan," paparnya.

Gayus Lumbuun menilai, wacana pengerahan kekuatan rakyat atau people power yang ada saat ini yang digaungkan oleh sekelompok orang cenderung mengarah ke gerakan makar. Sebab, gerakan people power tidak ditujukan untuk keadilan masyarakat. Karena gerakan people power yang ada saat ini didasari oleh hasutan pihak tertentu untuk menyimpang dari hukum. 

"People power sekadar memenuhi keinginan pihak yang tidak puas," paparnya.

Hal senada juga disampaikan Dosen Filsafat UI Donny Gahral Adian. Menurutnya, wacana people power saat ini tidak tepat. Sebab, tidak ada kondisi yang memungkinkan people power dapat terwujud, yakni pemerintahan otoriter, represif, serta krisis ekonomi. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi stabil, dan tidak terjadi gejolak kenaikan harga kebutuhan pokok. Oleh karenanya tidak ada alasan untuk menggelar people power.

Atas dasar itu, Donny meminta agar pemerintah dapat tegas terhadap pihak-pihak yang berupaya melakukan people power. Apalagi gerakan people power hanya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah berdasarkan proses demokrasi yang baik dan lancar. Jika pun ada kecurangan maka gunakan mekanisme yang ada seperti Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Donny juga meminta masyarakat untuk memahami bahwa gerakan people power tidak bisa digunakan untuk membatalkan pemerintahan yang sah sesuai hasil demokrasi. Apalagi saat ini ada upaya gerakan people powet untuk memaksakan calonnya yang kalah untuk menjadi pemimpin dengan cara yang inskonstutional.