Kivlan Dicekal, BPN Hormati Proses Hukum

Safari
Kivlan Dicekal, BPN Hormati Proses Hukum

Jakarta, HanTer - Pihak kepolisian menyebut Mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zein tidak ditangkap, namun dicekal ke luar negeri. Juga diberi surat panggilan pemeriksaan polisi dalam kasus dugaan makar. Surat pencekalan dan pemanggilan disampaikan saat Kivlan berada di Bandara internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Betul, bahwa penyidik memberi surat paggilan ke pak Kivlan untuk diperiksa hari Senin nanti dan pemberitahuan pencekalan, itu dilakukan di Bandara Soetta," kata Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Asep Saputra saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam.

Asep mengatakan saat ini Kivlan yang pangkat terakhirnya adalah mayor jenderal tersebut, berencana akan ke Brunei Darussalam melalui Batam. "Sudah dicekal, dia rencana ke Brunei melalui Batam. Saat ini dia sekarang di mana kami belum tahu, tapi pencekalan itu ada prosesnya di imigrasi," ucap Asep.

Kivlan dipanggil polisi Senin (13/5). Surat panggilan diserahkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Gate 22, tepat sebelum Kivlan naik pesawat.

Belum ada keterangan soal status hukum purnawirawan TNI dengan pangkat terakhir mayor jenderal itu.

Sementara itu, Kapolres Bandara AKBP Viktor Togi Tambunan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam, mengemukakan, Polres tidak melakukan penangkapan. “Dari Bareskrim mungkin iya ada melakukan aktivitas (memberi surat panggilan) tapi tidak melakukan penangkapan," kata Viktor Togi Tambunan.

Dijelaskan oleh Viktor, Kivlan termonitor dan terpantau berada di Bandara internasional Soekarno-Hatta akan terbang ke Batam. Akan tetapi dirinya menegaskan pemantauan di Bandara adalah suatu yang normal, terlebih jika orang tersebut merupakan seorang tokoh.

"Kami memiliki pos, semua orang-orang yang penting kami monitor pergerakannya. Jadi tidak karena ada perkaranya," ucap Viktor.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengatakan Bareskrim Mabes Polri melakukan aktivitas memberikan surat panggilan pada Kivlan Zen.

"Dari fotonya itu, ngasih surat panggilan dia itu. Itu duduk berdua toh. Itu kejadiannya sore tadi di Bandara. Itu dilakukan penyidik Bareskrim, kita gabungan," tutur Argo.

Argo juga menjelaskan selain diberi surat pemanggilan yang dijadwalkan terjadi pada hari Senin pekan depan, Kivlan juga telah dicekal untuk pergi ke luar negeri. "Pemeriksaan nanti Senin. Pak Kivlan sudah dicekal dan diberi surat pencekalan," ucap Argo.

Laporan atas Kivlan terdaftar dengan nomor LP/B/0442/V/2019/Bareskrim. Perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana penyebaran berita bohong (hoax) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan/atau Pasal 15 terhadap keamanan negara/makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 juncto Pasal 87 dan/atau Pasal 163 bis juncto Pasal 107.

BPN 

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang dijalani Kivlan Zen, yang telah dicekal polisi. "Kami menghormati proses hukum Pak Kivlan," kata Rosiaade, di Jakarta, Jumat, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, kasus hukum yang dialami Kivlan  itu menunjukkan, siapapun yang berani melawan dan mengkritik pemerintah, akan bernasib seperti dia. 

"Siapa yang berani melawan maka risiko dicekal dan lain-lain. Kivlan khan orang kesekian yang terkena kasus hukum setelah mengkritik, karena itu biar publik yang menilai," ujarnya. 

Harus Berdasar

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, upaya polisi untuk menjaga keamanan patut diapresiasi tapi hendaknya lebih persuasif. Begitupun pencekalan terhadap Kivlan Zen harus ada dasar dan alasan yang jelas. Sekiranya sudab ada bukti permulaan yang cukup untuk cekal maka bisa dibenarkan. Namun jika tidak ada maka kurang tepat pencekalan terhadap Kivlan Zen yang sangat kritis terhadap pemerintah. 

"Apalagi penyerahan surat cekal terhadap Kivlan Zen di bandara. Itu sepertinya cukup dramatis. Karena diberikan di tempat keramaian dan terkesan tiba-tiba. Padahal, sambung Prof Suparji, sekiranya pemberian surat pemberitahuan di kediamannya maka akan lebih baik.,” paparnya.

Suparji mengemukakan, dalam situasi politik yang cukup rumit seperti sekarang ini maka hendaknya langkah-langkah hukumnya tidak mengundang kebisingan dan kegaduhan. 

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, pencekalan terhadap Kivlan Zen menunjukkan perbedaan pandangan selalu dianggap ancaman bagi kekuasaan. Karena tidak mungkin Kivlan Zen yang bukan tentara aktif melakukan makar. 

"Janganlah dikit - dikit menuduh makar terhadap lawan politik. Padahal jika tak ingin masyarakat marah terhadap kekuasaan, makanya kekuasaan sungguh-sungguh lah mensejahterakan rakyatnya. Coba begitu ada indikasi korupsi pihak kepolisian cepat mencekal mungkin rakyat akan bangga. Tapi ini karena beda pandangan politik," tandasnya.