Rencana Menteri Puan Impor Guru Menuai Kritik Tajam

Danial
Rencana Menteri Puan Impor Guru Menuai Kritik Tajam
Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim

Jakarta, HanTer - Rencana Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk mengundang guru dari luar negeri guna mengajar di Indonesia, dipertanyakan sejumlah organisasi guru.

Diantara organisasi guru yang merasa heran dan janggal, datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI), dalam hal ini Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengungkapkan kritikannya.

"Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung. Jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini ada 429. Terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang," ujar Ramli dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Dijelaskan, ini adalah kenaikan yang sangat mengejutkan karena pada 2010 jumlah LPTK hanyalah sekitar 300-an. Artinya ada kenaikan 100 LPTK lebih dalam jangka waktu hanya tiga tahun atau sekitar 30 setiap tahun atau tiga lembaga setiap bulan.

"Setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru. Tentu saja statistik ini langsung mematahkan asumsi bahwa minat menjadi guru itu rendah. LPTK-LPTK itu berdiri justru karena besarnya minat anak-anak kita untuk menjadi guru. Yang hilang itu justru minat untuk menjadi sarjana pertanian. Ironis! Mengingat kita adalah negara agraris. Dengan jumlah mahasiswa 1,44 juta, diperkirakan lulusan sarjana kependidikan adalah sekitar 300 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan akan guru baru hanya sekitar 40 ribu orang per tahun. Artinya akan terjadi kelebihan pasokan yang sangat besar," ulasnya.

Selain itu, perlu diketahui 100-an LPTK baru yang didirikan tahun 2010-2013 jelas belum memiliki mahasiswa sebanyak kapasitas yang mereka persiapkan dan juga baru akan mulai meluluskan beberapa tahun kedepan.

Sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi ledakan bom jumlah lulusan LPTK yang jelas tidak akan mungkin tertampung karena terbatasnya kebutuhan dibandingkan lulusan. 429 LPTK penghasil guru ini tentu saja mendapat suntikan anggaran negara yang tidak kecil. Kemendikbud juga punya 14 P4TK termasuk LP2KS dan LP2KPTK2, memiliki 34 LPMP yang merupakan mantan Balai Pelatihan Guru (BPG) tapi malah berpikir untuk melakukan Impor Guru, ini sesuatu yang sungguh mengerikan dan mengherankan.

"Bayangkan, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk mengelola semua lembaga itu, lalu tiba-tiba seorang menko angkat tangan dan memilih melakukan impor guru? Jika memang semua anggaran itu dianggap tidak berguna, bubarkan saja sekalian biar anggarannya digunakan untuk menggaji guru setara PNS," paparnya.

Ditambahkan lagi, di tengah hebohnya guru-guru honorer K2 dan nonkategori yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan, dengan pendapatan yang tidak memanusiakan guru.

"Menteri justru berpikir untuk melakukan impor guru. Jika pemerintah punya uang banyak, sejahterakanlah para guru honorer K2 dan non kategori ini maka Indonesia akan mendapatkan anak-anak terbaik Indonesia untuk jadi guru. Hasil penelitian terbaru Kemendikbud menunjukkan hanya 11 persen anak-anak sekolah yang punya keinginan jadi guru. Ini tak lain karena gaji guru Indonesia mayoritas sangat rendah dan menyedihkan. Hanya guru-guru bersertifikasi yang sejahtera dan guru PNS yang terbilang cukup.

Kemudian menurut Ramli, guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal tidak perlu.

"Saya yakin jika guru-guru Impor itu bekerja dengan ikatan kurikulum yang sama plus beban administrasi yang sama maka mereka pun tak akan maksimal apalagi kendala bahasa akan menjadi masalah besar," pungkasnya.