People Power Tidak Bisa untuk Membatalkan Pemerintahan yang Sah

Safari
People Power Tidak Bisa untuk Membatalkan Pemerintahan yang Sah

Jakarta, HanTer - Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) Dr Donny Gahral Adian meminta masyarakat untuk memahami bahwa gerakan people power atau pengerahan masaa tidak bisa digunakan untuk membatalkan pemerintahan yang sah sesuai hasil demokrasi. Apalagi saat ini ada upaya gerakan people powet untuk memaksakan calonnya yang kalah untuk menjadi pemimpin dengan cara yang inskonstutional. 

"Jadi ini yang harus difahami, people power ini bukan keinginan rakyat rapi hanya segelintir orang yang memaksakan calonnya untuk menjadi pemimpin," ujar Donny di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Donny menuturkan, dalam sejarah people power biasanya terjadi ketika rezim yang otoriter. Contohnya Filipina aksi people power berhasil mengulingkan rezim Ferdinan Marcos yang otoriter. People power juga terjadi di Iran. Oleh karenanya people power tidak bisa terjadi di pemerintahan yang demokratis  dan sah sesuai konstitusi. Apalagi saat ini di Indonesia kondisi ekonomi stabil, dan tidak ada lonjakan harga kebutuhan pokok.

Donny juga menyebut momentum people power sudah selesai. Karena people power sudah dilangsungkan saat rakyat mencoblos baik presiden - wakil presiden, DPR, DPRD dan DPD di bilik Tempat Pemungutam Suara (TPS) pada 17 April 2019 kemarin. Kala itu rakyat sudah menunjukkan people power dengan memilih pilihannya di bilik suara. 

Ia pun menyatakan mobilisasi massa untuk melawan hasil pencoblosan tidak tepat jika menggunakan istilah people power.  Bagi kubu yang kalah, kata dia, agar tidak melakukan mobilisasi massa sebagai pengejawantahan people power. 

"Gerakan people power itu untuk menjatuhkan pemerintahan yang otoriter bukan untuk proses penghitungan suara dalam sebuah pemilu yang demokratis," jelasnya. 

Menurut dia, di luar hal itu, mobilisasi massa adalah tidak tepat karena dapat berkonotasi menjadi pemaksaan kehendak di luar jalur hukum yang sah. Mobilisasi massa berpotensi sebagai tindakan inkonstitusional dan berpotensi makar. Donny meminta sebaiknya setiap kubu untuk turut menunggu hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

"Jika pun ada kecurangan bisa menempuh jalur yang tersedia yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan MK," paparnya.