Pedagang Curang dan Permainkan Harga Terancam Pidana

Safari
Pedagang Curang dan Permainkan Harga Terancam Pidana
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Bergejolaknya harga kebutuhan pokok di pasaran saat ramadhan, membuat pihak kepolisian melakukan pantauan secara besar-besaran, dengan menerjunkan Satgas Mafia Pangan. Bahkan pihak kepolisian akan memberikan sanksi tegas kepada perusahaan, pengepul maupun oknum yang sengaja mempermainkan harga dengan memanfaatkan momen jelang lebaran ini.

Pedagang yang curang, misalnya menukar harga dengan kualitas yang lain terancam hukuman pidana karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Blacklist

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengindikasikan adanya permainan harga pangan pada awal Ramadan 1440 Hijriah. 

Kecurigaan tersebut disampaikan Arman di sela-sela operasi pasar telur ayam yang digelar Kementerian Pertanian di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan, Kamis (9/5).

"Ada indikasi kesana. Kami pasti blacklist [daftar hitam]. Kami tidak ada kompromi," ujar Amran kepada wartawan, seperti dilansir Gatra.com. 

Amran menegaskan terus menggandeng Satgas Pangan Polri untuk memberantas mafia yang memainkan harga pangan. "Sudah 782 kasus yang diproses hukum. Kami blacklist ada 56 (perusahaan). Kami tak ingin mereka berbisnis lagi di sektor pertanian," tegasnya.

Amran enggan berkomentar komoditas pangan mana saja yang terindikasi telah dimainkan harganya. "Jangan diberi tahu dong. Nanti dia (mafia pangan) waspada," tutupnya.

Curang

Sebelumnya Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin, mengatakan, penimbunan atau monopoli tidak ditemukan Satgas Pangan menjelang bulan puasa, melainkan perbuatan curang pelaku usaha.

"Yang terjadi adalah pengelabuan terhadap kualitas produksi, misalnya kualitas A untuk ditingkatkan harganya disebut menjadi kualitas B, ini terkait dengan perlindungan konsumen," tutur Asep Adi Saputra.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, salah satu hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Penjual yang terbukti curang tidak termasuk dalam tindak pidana ringan, melainkan dapat diancam hukuman penjara di atas lima tahun.

Selain itu, untuk menjaga harga bahan pokok stabil saat Ramadhan, Satgas Pangan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait serta menjaga aturan pemerintah berjalan.

"Yang utama dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan keberadaan bahan pokok ini juga dilakukan monitoring aturan pemerintah atau regulasi yang telah ditetapkan," ucap Asep seperti dilansir Antara.

Dalam hal itu polisi melakukan pengawalan agar regulasi yang dikeluarkan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan para pelaku usaha mematuhi aturan sehingga masyarakat merasakan kestabilan harga bahan pokok. 

Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo, kenaikan harga pangan merupakan suatu pola yang berulang menjelang puasa Ramadhan hingga periode Lebaran nanti, sehingga pemerintah seharusnya sudah bisa mengantisipasinya dengan baik setiap tahun.

Ia mengingatkan bahwa Satgas Pangan dinilai perlu untuk dibentuk guna memastikan tidak adanya pelaku usaha yang memanfaatkan kesempatan dengan menimbun stok berlebihan.

Sementara itu Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Muhammad Diheim Biru menyatakan indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar. 

“Kalau kebijakan pangan terus dibatasi,serta tidak dilakukan  upaya penyederhanaan rantai distribusi dan masih adanya pembatasan peran swasta di pasar, maka harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi karena kesenjangan tadi,” ujar Diheim.