TAJUK: Perlu Penyelidikan Tuntas Kematian Petugas Pemilu

***
TAJUK: Perlu Penyelidikan Tuntas Kematian Petugas Pemilu

Setelah mendapat desakan dari berbagai elemen masyarakat, akhirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM) akan menyelidiki banyaknya petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia. 

Komnas HAM akan melakukan penyelidikan ini di tiga daerah yang jumlah petugas meninggalnya paling banyak. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten.

Wakil Ketua Komnas HAM Hariansyah dalam jumpa pers di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Rabu (8/5/2019), mengatakan, penyelidikan ini merupakan bagian dari tanggung jawab Komnas HAM dalam pemantauan pemilu. 

Keputusan Komnas HAM untuk menyelidiki kematian petugas pemilu itu patut kita apresiasi. Melalui menyelidikan ini, tim Komnas HAM akan
terjun ke lapangan untuk mencari tahu penyebab para petugas tersebut meninggal dunia, yang hingga saat ini lebih dari 500  yang meninggal dunia. 

Jumlah ini sangat besar, dan baru pertama terjadi sejak pemilu di gelar di negeri ini. Menurut Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 (AMP-TKP 2019), kematian 500 orang lebih dan jatuh sakit 3.778 orang petugas Pemilu 2019 merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB). 

Itulah sebabnya, tragedi Kemanusiaan yang menuntut perhatian masyarakat negeri ini, terutama penyelenggara Pemilu, dan Pemerintah.
Komnas HAM juga perlu menyelidiki atas kemungkinan telah terjadi pelanggaran HAM dalam Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan pada Pemilu 2019.

Tragedi Kemanusiaan ini telah menimbulkan citra buruk Indonesia di mata internasional, dan mencederai pelaksanaan Pemilu 2019 yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila F Moloek mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta dinas kesehatan di masing-masing provinsi untuk mencari tahu penyebab para petugas Pemilu 2019 yang meninggal dunia. Sejauh ini, baru Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang sudah menyelesaikan dan menyampaikan laporan lengkapnya. 

Nila mengatakan, berdasarkan laporan itu, ada 2641 orang anggota KPPS yang sakit dan 18 yang meninggal dunia di Ibu Kota. Penyebab mereka meninggal beragam, yakni sakit jantung yang mendadak, kemudian gagal jantung, liver, stroke, gagal pernafasan dan infeksi otak.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku mendapat laporan soal kemungkinan petugas KPPS meninggal karena racun. Pernyataan Fahri soal kemungkinan petugas KPPS meninggal pada Pemilu 2019 karena diracun disampaikan usai menerima perwakilan sejumlah dokter di DPR.  

Lewat penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tentu kita berharap agar dilakukan secara independen, transparan dan professional. Sampaikan apapun hasilnya kepada public tanpa ada ‘pesanan-pesanan’ untuk menutupi penyebab kematian petugas pemilu tersebut. Dengan demikian, kecurigaan sejumlah kalangan yang menyatakan kematian petugas pemilu itu ada kaitan dengan kecurangan pemilu bisa dicegah. 

Itulah sebabnya, tim Komnas HAM harus bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk menguak tragedi kemanusiaan yang sudah menggemparkan masyarakat negeri ini, juga masyarakat dunia. Publik menginginkan penyebab kematian petugas pemilu itu terungkap secara terang benderang.

Tentu alangkah lebih baik jika Komnas HAM menyertakan masyarakat sipil, unsur masyarakat madani, aktivis lembaga swadaya masyarakat, berbagai aliansi yang peduli dan prihatin dengan kematian petugas pemilu tersebut. Keikutsertaan mereka tentu akan sangat membantu Komnas HAM untuk mengungkap kasus ini dengan terang benderang. Juga ada jaminan hasil investigasi akan mendapat kepercayaan publik.

Selain Komnas HAM, hendaknya semua pihak, masyarakat dan pemerintah memberi perhatian lebih pada kejadian ini. Pihak yang berwajib harus bertanggung jawab dan harus melakukan penyelidikan mendalam dan serius untuk mengetahui penyebab kematian.  Pihak berwajib harus bekerjasama dengan Komnas HAM dan masyarakat madani untuk mengungkap tragedi kematian petugas pemilu yang membuat kita prihatin.

Publik berharap hasil penyelidikan Komnas HAM dilakukan secara professional dan bisa dipertanggungjawabkan.  Dan, sebaiknya pemerintah terbuka dengan apa yang terjadi, terutama KPU. Dibuka saja masalahnya apa dan investigasi terhadap korban. Itu harus dilakukan satu per satu. 

Dengan demikian, kecurigaan dan spekulasi yang berkembang di masyarakat saat ini bahwa kematian petugas KPU itu karena ‘sesuatu’ yang tidak wajar bisa dihilangkan. Hal ini juga untuk menghindari berkembangnya prasangka yang tidak perlu, dan agar tragedi serupa tidak terulang pada masa mendatang.  

Kita mengajak segenap elemen masyarakat madani yang cinta keadilan dan kebenaran, serta peduli kemanusiaan, untuk bersama-sama ikut menanggulangi Kejadian Luar Biasa/Tragedi Kemanusiaan Pemilu 2019 secara tuntas.

#Pemilu   #Kpu   #kpps   #pps   #tps