Pengembalian Uang Suap Menag Tidak Hilangkan Unsur Pidana

Safari
Pengembalian Uang Suap Menag Tidak Hilangkan Unsur Pidana

Jakarta, HanTer - Meski Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin telah mengembalikan uang  suap Rp10 juta kepada KPK, bukan berarti perbuatan pidananya hilang. KPK diminta mendalami peran Lukman Hakim  terkait kasus jual beli jabatan di Kemenag.

Peneliti dari Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), Arifin Nur Cahyo mengatakan, silahkan saja Menag mengembalikan uang Rp10 juta ke KPK. Tapi proses hukum harus tetap berjalan sehingga bisa memberikan rasa keadilan bagi semua. Apalagi hukum berlaku untuk siapapun tanpa melihat latar belakang dan status sosial.

"Silahkan saja uang itu dikembalikan ke KPK. Tapi proses hukum harus tetap berjalan," tegasnya di Jakarta, kemarin.

Arifin menuturkan, saat ini  kasus jual beli jabatan di Kemenag sudah terang benderang. 
Bahkan berdasarkan keterangan dari beberapa saksi, Menteri Agama diduga terlibat dengan praktek jual beli jabatan di kementerian yang dipimpinnya. Oleh karena ada baiknya di bulan suci Ramadhan ini Menteri agama segera dicopot dari Kabinet Kerja Jokowi - JK.

Untuk diketahui dalam penyidikan kasus itu, KPK telah menggeledah ruang kerja Menag di Gedung Kemenag Jakarta pada Senin (18/3/2019). Saat penggeledahan ruangan Menag, Tim Satgas KPK menyita uang senilai Rp180 juta dan 30 ribu dolar AS. 

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019.