Adukan Kajari Manado kepada Jaksa Agung; John Hamenda Minta Gelar Perkaranya Secara Internal

zamzam
Adukan Kajari Manado kepada Jaksa Agung; John Hamenda Minta Gelar Perkaranya Secara Internal

Jakarta, HanTer - Kepala Kejaksaan Negeri Manado Mariyono diadukan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo oleh tersangka kasus penggelapan hak, John Hamenda.

Kuasa hukum John Hamenda, Napal Januar Sembiring menyatakan Kajari Manado diadukan karena telah menyatakan berkas perkara John Hamenda telah lengkap (P21) pada 2 Mei 2019. Kasus itu disidik Polres Manado, Sulawesi Utara.

"Selain itu ada upaya Kejari mempercepat pelimpahan berkas klien kami ke pengadilan untuk disidangkan," ujar Napal kepada wartawan seusai mengirimkan surat pengaduan kepada Jaksa Agung di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Padahal, kata Nafal, sesuai surat JAM Pidum Nomor B-230/E/Ejp/01/2013 tanggal 22 Januari 2013 kepada Kajati se Indonesia perihal penanganan perkara pidana umum yang obyeknya berupa surat tanah ada beberapa poin yang harus diperhatikan.

Antara lain poin ke enam surat JAM Pidum yang menyebutkan jika terdapat gugatan atas tanah maka perkara pidananya dapat ditangguhkan atau dipending sampai tunggu putusan pengadilan pada perkara perdatanya. Pedomannya adalah pasal 81 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980.

Sedang poin ke tujuhnya jika perkara pidana dapat atensi pimpinan maka jika dipandang perlu dapat diminta ekspose atau gelar perkara di Kejagung sebelum berkas dinyatakan P21 atau sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

John Hamenda sendiri kini sedang menggugat balik secara perdata para pelapor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus sengketa kepemilikan tanah miliknya seluas lima hektar di Kota Manado, Sulawesi Utara.

"Nah karena sedang sengketa perdata di Pengadilan Negeri Jaksel dan juga sudah ada gugatan di PTUN Manado sejak 2018 maka kasus pidana klien sebagaimana surat JAM Pidum harus dipending dengan tidak melimpahkan ke pengadilan dan kami minta Kejagung gelar perkara internal," tutur Napal. 

Melapor ke Mabes Polri

Dikatakannya juga kliennya sudah melapor ke Bareskrim Mabes Polri pada 15 April 2019 dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) Nomor 263/II/Bareskrim dengan terlapor yaitu Aryanto Mulja, Subagio Kasmin, Siman Slamet, Ratna Purwati Nicolas Badarudin dan Deny Wibisono Saputra dengan sangkaan melanggar pasal 266, 372 dan 385 KUHP.

Turut dilaporkan Notaris/PPAT Karel Linduat Butarbutar dengan STTL Nomor 0171/II/Bareskrim pada 15 Februari 2019 dengan sangkaan melanggar pasal 421 KUHP.

Sementara itu Hentje Mandagi dari DPP Serikat Pers Indonesia yang mendampingi pengadulan menilai kasus John Hamenda menilai kasus itu sebenarnya masalah keperdataan yang direkayasa sebagai pidana.

Apalagi, kata Hentje, tanah seluas lima hektar adalah milik John Hamenda yang sesuai pengaduan kepada lembaganya tidak pernah dijual kepada siapapun termasuk para pelapor.

"Tapi waktu itu John Hamenda hanya menitipkan kepada para pelapor dua sertifikat tanah atas nama miliknya di Manado seluas 5,2 hektar sebagai jaminan saja setelah ada permasalahan John Hamenda dengan para investor yang diwakili ke lima orang," ucap Hentje. 

Oleh karena itu dia pun senada kasus pidana John Hamenda harus dipending dulu oleh Kejari Manado sampai adanya putusan perdata.