People Power Bukan Makar

Sammy/Safari
People Power Bukan Makar
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga senior Polri Anton Tabah Digdoyo memgatakan, people power tidak bisa masuk ke unsur makar seperti yang dikatakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Apalagi tuntutan massa juga jelas ke KPU untuk mempertanyakan kecurangan, bukan ingin menggulingkan pemerintah yang saat ini dipimpin Joko Widodo (Jokowi).

"Pasal makar 107 KUHAP sudah cukup jelas unsurnya. Sehingga sangat berbeda dengan menuntut KPU agar tidak curang dan itu bukan makar," ujar Anton melalui saluran telepon, Rabu (8/5/2019).

Anton mengingatkan Kapolri yang pernah terapkan pasal makar terhadap tokoh-tokoh aksi 212 tapi gagal karena aksi 212 tidak masuk unsur makar. Kesalahan ini hendaknya dipedomani oleh Polri. Karena people power hanyalah kumpulan rakyat yang melakukan unjuk rasa yang haknya dijamin undang-undang. Apalagi jika aksi people power dilakukan secara tertib dan indah seperti aksi-aksi 411 dan 212 yang dikagumi dunia.

"People power itu tidak lain hanyalah bentuk penyampaian pendapat," tegasnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun juga mengatakan,  gerakan people power bukan tindakan makar. Alasannya masyarakat yang berkumpul melakukan aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin undang-undang asalkan tidak melanggar hukum.

“Ya nggak mungkinlah makar. Makar itu kan menggulingkan pemerintahan. Menyampaikan aspirasi bukan makar. Kalau people power menggulingkan pemerintahan tentu itu makar, tapi kalau people power hanya menyampaikan pendapat tidak masalah,” kata Refly di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Menurut dia, apabila masyarakat mau datang mengadu dan meminta atensi KPU serta Bawaslu menyampaikan aspirasi tidak masalah karena dijamin konstitusi. Yang dilarang itu adalah melanggar hukum.

“Kalau menyampaikan aspirasi tidak masalah, kan dijamin konsitusi aspirasi baik secara lisan maupun tulisan. Yang penting tidak melanggar hukum. Demo boleh tapi tidak boleh bakar ban. Tidak boleh karena itu sudah mengganggu ketertiban umum dan mengganggu hak orang lain,” ujarnya. 

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menceritakan bagaimana sikap capres Prabowo Subianto dalam menanggapi seruan 'people power'. 

Prabowo, kata Sandiaga, tak bisa mendikte rakyat. "Pak Prabowo kemarin memberikan jelas posisinya yang sangat tegas bahwa Pak Prabowo itu nggak bisa mendikte masyarakat akan melalukan apa, karena masyarakat Indonesia sudah cerdas," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu (8/5/2019).

"Masyarakat Indonesia sudah sangat dewasa. Jika ada kecurangan (dalam Pemilu 2019, red), pasti masyarakat Indonesia akan menilai sendiri," tambah Sandiaga.