Save Ustadz Bachtiar Nasir!, Prabowo: Pembungkaman dan Kriminalisasi Ulama

Safari
Save Ustadz Bachtiar Nasir!, Prabowo: Pembungkaman dan Kriminalisasi Ulama

Jakarta, HanTer - Penetapan Ustadz Bachtiar Nasir (UBN) sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang dikecam berbagai kalangan. Pasalnya, penetapan tersangka tersebut dinilai sebagai upaya kriminalisasi terhadap ulama dan upaya untuk membungkam tokoh masyarakat. Gerakan Saved UBN terus digelorakan. 

Menanggapi kasus UBN tersebut, calon presiden Prabowo Subianto mengemukakan, penetapan tersangka terhadap UBN sebagai bentuk upaya membungkam tokoh masyarakat. Juga upaya kriminalisasi terhadap ulama.

"Kami anggap ini upaya kriminalisasi terhadap ulama dan upaya untuk membungkam pernyataan sikap dari tokoh-tokoh masyarakat dan unsur elemen dalam masyarakat," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra ini mempertanyakan penetapan UBN sebagai tersangka untuk kasus yang terjadi pada 2017 lalu. Apalagi menurutnya tidak ada sama sekali unsur pidana dalam kasus UBN. "Pemanggilan UBN oleh polisi mengenai kasus yang sudah lewat 2017, sebetulnya tidak ada unsur pidana," ujar Prabowo.

Prabowo menilai, penetapan tersangka UBN  sangat berkaitan dengan gelaran Ijtima Ulama 3 yang salah satu hasilnya meminta KPU mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf. "Bagi kami demokrasi dan kehidupan konstitusi menjamin hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat. Ini hak yang paling mendasar," katanya.

Alat Bukti

Bareskrim Polri menetapkan UBN sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, pemanggilan itu terkait masalah dugaan penyalahgunaan dana yayasan. Dengan status sebagai tersangka penyidik tentunya memiliki alat bukti.  "Itu statusnya sudah sangat jelas," paparnya. 

Dedi meminta agar kasus tersebut tidak dipandang sebagai kriminalisasi terhadap ulama. Polisi bertindak sesuai fakta hukum dan setiap orang tentu harus bertanggungjawab atas perbuatan ya. "Polisi tidak melihat status," jelasnya.

Mengagetkan

Penetapan Bachtiar sebagai tersangka memang mengagetkan sejumlah pihak. Maklum, Bachtiar termasuk salah satu pentolan di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Jabatannya, juru bicara. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia). Gerakan yang menginisiasi Aksi 411 dan 212 pada 2016 lalu. 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai hal ini sebagai bentuk kriminalisasi ulama. “Innalilahi, kasus lama tahun 2017 tiba-tiba setelah Ijtimak Ulama ke-3 muncullah penetapan sebagai tersangka. Kembali lagi kriminalisasi ulama.”

Dihubungi terpisah, Ketua Media Center Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin mengatakan, dalam kasus hukum yang dialami UBN jelas kriminalisasi ulama lanjutan. Dalam kasus yang dialami UBN institusi negara mempertontonkan permainannya demi kepentingan politik untuk melanggengkan kekuasaan. 

"Sehingga kasus yang sudah lama yaitu di tahun 2016 ketika aksi bela Islam ketiga yaitu 212 ketika itu UBN masih menjabat Ketua GNPF MUI," ujar Novel Bamukmin kepada Harian, Rabu (8/5/2019).

Menurut Novel, kasus hukum yang dialami UBN merupakan dampak dari aksi bela Islam. UBN di kriminalisasi sebagai pembungkaman perjuangan bela Islam. Tidak heran kala itu polisi segera memeriksa UBN. Namun saat ini kasus UBN diangkat lagi yang memang sudah sarat dengan muatan politik. Apalagi dalam ceramahnya UBN mengajak berjihad melawan kecurangan dan kejahatan Pemilu Raya 2019.

"Bahkan UBN ikut menanda tangani hasil Ijtima Ulama ke 3 yang meminta KPU dan Bawaslu mendiskualifikasi pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin. Kami tetap fokus lawan kecurangan dan kejahatan pemilu sampai keadilan di indonesia ini bisa tegak," paparnya.

"Insya Allah UBN akan dikawal dan didampingi oleh para advokat muslim alumni 212 serta umat Islam guna memberikan dukungan," tegasnya.

Terkait polisi memiliki aliran dana Rp 1 miliar ke pemberontak di Suriah yang dilakukan UBN, Novel menegaskan, dana yang dikumpulkan Yayasan Keadilan Untuk Semua (YKUS) untuk kepentingan umat bukan untuk pemberontak. 

Novel pun meyakinkan bahwa memang dana yang terkumpul di YKUS untuk kepentingan rakyat seperti untuk korban bencana alam. "Saya yakinkan dan saya tau dana itu dipakai untuk kepentingan umat Islam termasuk gempa di Aceh dan dana perjuangan aksi bela islam," paparnya.

Terkait apakah umat Islam akan marah ketika nanti UBN ditahan, Novel Bamukmin memaparkan, Rabu (8/5/2019) pemeriksaan UBN ditunda. Namun ke depan pihaknya akan terus mengikuti prosedur yang ada dulu sampai jelas status UBN nanti. Sehingga tidak membuat publik bergolak sebagai bentuk pembelaan terhadap UBN.