Fadli Zon Dorong Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu

Anugrah
Fadli Zon Dorong Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polhukam) Fadli Zon

Jakarta, HanTer -- Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polhukam) Fadli Zon akan mendorong pembentukan Panitia (Pansus) Kecurangan Pemilu. Menurutnya, ini menjadi bagian dari upaya menegakan keadilan. Hal tersebut diungkapkannya menyusul audiensi dan aspirasi yang disampaikan oleh Gerakan Elaborasi rektor, akademisi, alumni dan aktivis Kampus (GERAAAK) Indonesia.

“Saya akan mendorong dan menginisiasi Pansus Kecurangan Pemilu. Ini bagian dari upaya kita sampai ujung dari sisi DPR RI. Hal ini menjadi satu bagian yang sangat penting bagi penegakkan keadilan,” ujar Fadli usai menerima perwakilan GERAAAK Indonesia di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Fadli mengatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden GERAAAK  Indonesia Budi Jatmiko terkait berbagai persoalan pelaksanaan Pemilu, baik sebelum, maupun setelah pelaksanaan Pemilu, termasuk hal-hal yang menjadi concern tentang perhitungan atau mekanisme situng KPU, juga terlibatnya oknum-oknum aparat dalam Pemilu dan meninggalnya 554 KPPS, merupakan suatu peristiwa yang sangat memprihatinkan dan akan menjadi catatan buruk dalam pelaksanaan demokrasi Indonesia.

“Ini seharusnya ada investigasi terhadap (KPPS) yang meninggal, bahkan saya akan mengusulkan Pansus Kecurangan, supaya kita ada pembelajaran. Namun seperti yang dikatakan Pak Permadi (Anggota GERAAAK) dalam real politik sekarang dengan konfigurasi yang ada ini agak sulit menembus. Tapi kita harus terus berusaha dan berjuang melalui channel-channel yang ada, termasuk di DPR RI sebagai lembaga yang resmi untuk mengawasi berbagai pelaksanaan undang-undang, dalam hal ini Pemilu,” papar Fadli.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga berharap catatan-catatan kecurangan dan bukti Pemilu yang ada untuk disampaikan ke DPR RI, yang kemudian akan diserahkan ke fraksi-fraksi dan Komisi II DPR RI sebagai mitra kerja KPU dan Bawaslu yang menaungi bidang Pemilu. Pihaknya juga akan menyampaikan aspirasi dan masukan-masukan dari GERAAAK Indonesia agar bisa mendapat keadilan.

Sebelumnya, Presiden GERAAAK Budi Jatmiko mengatakan seolah-olah bangsa ini tidak ada proses kepemimpinan yang benar, karena begitu banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat dan begitu banyak beredar di media sosial, namun tidak ada satu pun televisi yang mengangkat hal tersebut secara massif. Hal yang berbeda terjadi ketika kasus pembunuhan seorang wanita di kafe karena diracuni kopinya, dimana hampir seluruh media sosial dan media mainstream menyiarkan selama berbulan-bulan. Media internasional kemudian menyoroti hal ini.

Namun ketika ada lebih dari 500 orang panitia penyelenggara Pemilu meninggal dunia, Budi menilai hal itu didiamkan saja, tidak terdengar statemen pimpinan nasional tentang keprihatinan nasional. Selain itu dnegan beredarnya bukti pelanggaran Pemilu yang ada didiamkan saja. Ini tentu mengundang keprihatinan dari anggota GERAAAK Indonesia. Jika hal ini didiamkan begitu saja, pihaknya khawatir akan terjadi gejolak di masyarakat.

“Kedatangan kami ingin menyuarakan bahwa ada fatwa para rektor, alumni, aktivis kampus kepada DPR bahwa kami tidak setuju dengan kondisi Indonesia saat ini. Pertama, patut diduga KPU dalam hal ini membuat sistem atau pemograman harus diaudit dan dilakukan uji forensik IT, karena dengan ribuan kesalahan yang fatal dan berulang-ulang. Pasalnya jika sebuah pemrograman IT terjadi kesalahan dan tidak ada pembatasan entry-nya, ini patut diduga memang didesain sedemikian rupa agar dapat dilakukan kecurangan-kecurangan,” jelas Budi.