Diduga Menguap, BPK Diminta Audit Aset First Travel

Safari
Diduga Menguap, BPK Diminta Audit Aset First Travel

Jakarta, HanTer  - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit terhadap aset yang dimiliki biro perjalanan haji dan umroh  First Travel yang saat ini disita oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Permintaan audit diajukan para korban menyusul adanya dugaan menguapnya aset milik Firts Travel sebesar Rp663 miliar. 
 
"Kami meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terkait hilangnya aset First Travel sebesar Rp663 miliar," ujar Riesqi Rahmadiansyah, pengacara korban First Travel usai menjalani sidang lanjutan gugatan perdata terhadap bos First Travel Andhika Surachman dan Kejaksaan Negeri Depok di Pengadilan Negeri (PN) Depok, Jawa Barat, Selasa (7/5/2019).  
 
Riesqi memaparkan, merujuk pada perhitungan arus dana masuk dan keluar pada rekening bos First Travel ini hingga Juli 2017, seharusnya menyisakan Rp663 miliar. Namun, dalam salinan berkas putusan PN Depok, sisa saldo rekening Andhika hanya menyisakan Rp229,692 miliar. 
Hal inilah yang membuatnya heran dengan menyusutnya nilai saldo rekening milik bos First Travel tersebut. 
 
Padahal, sambung Riesqi, sejumlah aset berupa rumah, mobil, restoran, serta sejumlah perhiasan milik Andhika sudah disita sejak kasus ini ditangani oleh penyidik. Bahkan ia menduga ada sejumlah aset termasuk rumah milik Andhika yang terletak di Sentul, Bogor, Jawa Barat yang sudah berpindah tangan. Harga rumah mewah tersebut  iberkisar Rp5 miliar sampai Rp7 miliar.
 
Riesqy menuturkan, tergugat yaitu Andhika menyampaikan langsung dari keberangkatan jemaah hanya memerlukan dua aset yang dikembalikan, yaitu PT Intercultur dan uang Rp8,9 miliar. Akan tetapi, keberadaan PT Intercultur sudah ada di pihak ketiga.
 
"Yang dikhawatirkan adalah dengan berpindah tangan maka bukan untuk kepentingan Jemaah. Sedangkan uang Rp8,9 Miliar tidak jelas keberadaannya karena tidak ada di putusan MA terkait kasus pidana bos First Travel," paparnya.
 
Sementara pengacara Andhika, Muhammad Agung Wicaksana mengaku belum mengetahui berapa jumlah aset yang disita secara resmi oleh negara. Ia mengaku hanya mengetahui aset punya kliennya berdasarkan hasil putusan pidana PN Depok. 
 
"Kami baru masuk tiga minggu, jadi baru mempelajari putusan (pidana-red) dan  gugatannya. Di luar ini kamu belum tahu," kata Agung. 
 
Meski ia mengaku tidak tahu pasti berapa jumlah aset Andhika yang disita oleh negara, tapi berdasarkan hitungannya aset yang disita itu bernilai Rp10 miliar. Akibat penyitaan itu, Agung mengaku, saat ini Andhika tak lagi memiliki apa-apa. Bahkan, untuk membayar jasa pengacaranya pun terpaksa harus dilakukan dengan cuma-cuma (probono).