Pernyataan Wiranto Dikecam, Pengamat: Kita Tidak Sedang Hidup Dalam Nuansa Otoriter

Safari/Sammy
Pernyataan Wiranto Dikecam, Pengamat: Kita Tidak Sedang Hidup Dalam Nuansa Otoriter
Menkopolhukam Wiranto (ist)

Jakarta, HanTer - Pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut akan menutup media sosial yang melanggar hukum terkait isu seputar Pemilu 2019, dikecam berbagai kalangan. Pernyataan itu, dinilai tidak memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Bahkan disebut-sebut sebagai cerminan sikap otoriter dan paranoid pemerintah.

Atas hal itu, pihak Dewan Pers meminta Wiranto mengklarifikasi pernyataannya tersebut. "Karena saat itu Pak Wiranto kan bicara dalam konteks medsos juga," kata Anggota Dewan Pers, Ratna Komala di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Ratna menilai, jika yang dimaksud adalah media pers, maka sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. "Artinya kalau media pers bisa ditutup, dibredel, kita kembali ke zaman orde baru dong. Di mana pers bisa disensor dan diintervensi," ujar Ratna.

Sementara, lanjut dia, kebebasan pers telah dijamin oleh undang-undang. Jika penyensoran terhadap pers dilakukan, maka reformasi kembali ke belakang. Ratna menuturkan Indonesia sudah terbebas dari rezim yang otoriter di mana media bisa dibredel.

Otoriter

Disisi lain, rezim Jokowi dinilai ketakutan akibat pernyataan ancaman dari Wiranto. "Nampaknya ada penyeragaman berita dari pemerintah. Sangat terlihat Rezim Jokowi sangat ketakutan. Padahal dibiarkan saja semua informasi yang diterima masyarakat," kata pengamat politik Muslim Arbi di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Sementara itu, Dosen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Wawan Mas’udi, menilai pernyataan Menkopolhukam Wiranto sebagai cerminan sikap paranoid pemerintah.

Wawan menyebut, pernyataan tersebut tidaklah tepat. Juga  menggambarkan cara pandang lama mirip Orde Baru dalam mengelola pemerintahan.

Ia menegaskan, jaminan kebebasan pers sangat penting untuk demokrasi. Karena, lanjut Wawan, Indonesia memiliki Undang-Undang Pers sehingga Wiranto tak perlu berlebihan dalam memberikan pernyataan.

Bila ada media massa yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, kata Wawan, maka penyelesaiannya melalui mekanisme Dewan Pers. "Kita tidak sedang hidup dalam nuansa otoriter. Sudah ada aturan buat media massa yang melanggar. Tidak perlu paranoid," kata Wawan di Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Wawan menengarai, pernyataan Wiranto itu tidak mewakili sikap resmi pemerintah. Dia menduga Wiranto berbicara seperti itu karena kementerian yang dia pimpin sedang menghadapi tekanan di tengah tensi politik yang sedang memanas.

Terpisah, Ketua Presidium Perhimpunan Masyatakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, pernyataan Wiranto itu merupakan bentuk penguasa yang  paranoid terhadap kritik.  Kebijakan Wiranto  bisa menjadi pintu gerbang kembali ke zaman Orba yang penuh represif. 

"Kebijakan tersebut sebagai pintu gerbang Indonesia kembali ke zaman Orba. Penguasa paranoid terhadap kritik. Siapa pun yang berseberangan dengan penguasa ingin dibungkam," ujar Sya'roni kepada Harian Terbit, Selasa (7/5/2019). 

Sya'roni menilai, langkah Menko Polhukam Wiranto yang akan membentuk tim pantau pencaci Jokowi dan menutup media bisa blunder. "Sebaiknya pembentukan Tim dibatalkan. Lebih baik menjaga kebebasan berpendapat, daripada menyulut perlawan rakyat," tegasnya.

Mundur

Jurnalis Senior Goenawan Mohamad juga mengecam pernyataan Wiranto soal bakal menutup media yang dianggap salah oleh pemerintah. GM, sapaan karib Goenawan pun meminta Wiranto agar segera mundur sebagai menteri karena dianggap tak mengerti soal hukum.

"Wiranto ancam mau tutup media? Kalau benar, dia belum sembuh dari penyakit orde baru (Orba). Dan tak tahu hukum. Silakan mundur dari pemerintahan Jokowi 2019-2024," tulis GM dalam postingan twitternya, Selasa (7/5/2019).

Menko Polhukam Wiranto mengatakan, pemerintah berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum.

"Kita [akan] membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapapun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Selain akan membentuk Tim, Wiranto juga menegaskan bakal menutup media yang dianggap ikut menyebarkan pemberitaan yang melanggar hukum terkait dengan isu seputar Pemilu 2019.

Menurut Wiranto, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sudah mengambil langkah tegas soal hal tersebut (pelanggaran hukum) namun hanya sebatas di media sosial. Wiranto ingin ada langkah yang lebih konkret. 

"Media mana yang nyata-nyata membantu pelanggaran hukum, kalau perlu kami shutdown, kami hentikan. Kami tutup demi keamanan nasional," ujarnya. 

Media Abal-abal

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pernyataan yang dilontarkan oleh Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto terkait penutupan media yang membantu melanggar hukum adalah ditujukan kepada akun media sosial abal-abal.

"Yang akan dimatikan itu kalau media yang abal-abal itu, dan yang sungguh tidak bertanggung jawab," kata Moeldoko ditemui di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa.

Dia mengimbau masyarakat untuk tidak salah mengartikan pernyataan Menko Polhukam tersebut.