Indro: Sangat Berat Mendiskualifikasi Capres dan Cawapres

Alee
Indro: Sangat Berat Mendiskualifikasi Capres dan Cawapres

Jakarta, HanTer - Pengamat politik Indro Tjahyono berpendapat, berdasarkan undang-undang, mendiskualifikasikan capres dan cawapres memang dimungkinkan. Tetapi untuk melakukannya sangat berat. Bahkan hanya karena melakukan kecurangan saja, KPU tidak bisa melakukan diskualifikasi. 

Syarat diskualifikasi capres dan cawapres, kata Indro adalah jika kecurangan itu bersifat terstruktur, sistemik,  dan masif.  Untuk pembuktiannya hanya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Syarat ini yang menyebabkan diskualifikasi terhadap capres dan cawapres hampir mustahil. 

“Pasalnya, sistem pemilu yang dilaksanakan oleh KPU sudah sangat ketat mencegah kemungkinan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistemik,  dan masif. Apalagi Bawaslu memiliki tugas pengawasan preventif, yakni pengawasan terhadap proses prapemilu,” kata Indro menjawab Harian Terbit, Selasa (7/5/2019). 

Kriteria kecurangan yang terstruktur saja sudah sulit dilakukan, karena harus dibuktikan bahwa mayoritas ASN (aparatur sipil negara) terlibat.  Pengertian sistemik dan masif sulit direalisasi kalau tidak dibackup oleh birokrasi.  Sedangkan menyuruh birokrasi berpihak saja saat ini  sulitnya bukan main. 

Di lain pihak, kata aktivis mahasiswa 77/78 ini, untuk menyiapkan barang bukti selama 2 minggu juga sangat sulit.  Biaya pendokumentasian bukti berupa C1 asli cukup besar.  BPN sendiri sebagai badan pemenangan paslon 2 yang berpotensi lakukan gugatan sampai detik ini hanya berhasil mengumpulkan barang bukti di bawah 10%. Hal ini membuat mustahil untuk menuduh adanya kecurangan yang bersifat masif. 

“Jika ingin menuntut KPU menghentikan real count diperlukan cukup bukti administratif. KPU sudah bekerja sesuai peraturan dan perundangan.  Pelanggaran administratif yang dimaksudkan tidak termasuk pelanggaran moral dan etika,” paparnya. 

Jadi, lanjut Indro,  menuntut diskualifikasi capres dan cawapres hampir mustahil. Juga menuntut agar KPU menghentikan penghitungan real count juga sangat sulit.  Kondisi inilah yang menyebabkan orang berpikir menciptakan kondisi darurat agar ada keputusan di luar konstitusi.

#Pilpres   #kpu   #bawaslu