Diikuti Jenderal Kivlan Zen dan Syarwan Hamid, Aksi Tuntut Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Digelar di KPU dan Bawaslu

Safari
Diikuti Jenderal Kivlan Zen dan Syarwan Hamid, Aksi Tuntut Diskualifikasi Jokowi-Ma’ruf Digelar di KPU dan Bawaslu

Jakarta, HanTer - Aksi menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo alias Jokowi – Ma’aruf, digelar sejumlah kalangan.  Direncanakan pada Kamis (9/5/2019), sejumlah tokoh yang menamakan dirinya Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran, (Gerak) akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 

Demonstrasi yang akan dilakukan mulai pukul 13.00 akan diikuti, antara lain mantan Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayor Jenderal (purn) Kivlan Zen. “Siapa pun yang menghalangi kita lawan,” kata Kivlan Zen dalam sebuah konperensi pers di Jalan Tebet Timur Dalam, Jakarta, Minggu, 5 Mei 2019.

Dalam undangan yang beredar di media sosial, dalam aksi akan hadir pula Mantan Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid, Politikus Partai Gerindra Permadi, dan Politikus Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana.

Kivlan tidak membeberkan alasan kenapa menuntut diskualifikasi itu terhadap KPU dan Bawaslu. Dia hanya mengatakan KPU harus bersikap jujur, benar, dan adil.
 
Menurut Kivaln, tidak ada di bawah partai. “Tidak ada di bawah BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga),” paparnya.

Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional Eggi Sudjana mengatakan agenda pertemuan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kata dia, setiap orang bebas berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. “Jangan dituduh ini makar. Ini dijamin UUD 1945. Unjuk rasa adalah langkah yang konstitusional,” katanya.

Sebelumnya, Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Ketiga yang digelar di Hotel Bogor, Jawa Barat,  pemilihan presiden 17 April lalu telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. 

Kehilangan Akal

Menanggapi aksi Kivlan ini, juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf  (TKN) Ace Hasan Syadzily saat dihubungi Tempo pada Senin, 6 Mei 2019, mengemukakan,  Kivlan telah kehilangan akal sehat karena merencanakan akan menggelar unjuk rasa di kantor Bawaslu dan KPU pada 9 Mei 2019.

Tujuan unjuk rasa itu adalah menuntut penyelenggara pemilu mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo alias Jokowi - Ma'ruf. "Kivlan Zen dan kawan-kawannya sudah kehilangan akal sehat. Segala upaya dilakukan untuk tidak mengakui kekalahan versi hitung cepat," ujar Ace Hasan Syadzily.

Sementara itu  Sekretaris Jenderal MPI Milenial, Wenry A. Putra mengatakan,  soal gerakan diskualifikasi paslon 01 yang berkembang adalah respon masyarakat yang menilai telah terjadi pembajakan kedaulatan rakyat pada Pilpres 2019. Gerakan ini harus disikapi dewasa oleh pemerintah.

Menurutnya, bukan lagi kecurangan, tapi kejahatan Pemilu yang masif. Secara brutal kedaulatan rakyat dibajak oleh mereka yang memegang kekuasaan.

Saat ditanya bagaimana sikap KPU menanggapi desakan diskualifikasi paslon 01? “Saya pribadi sudah tak percaya dengan KPU. Hanya dengan gerakan rakyatlah kita bisa memperjuangkannya,” papar Wenry.

Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminudin mengatakan, aksi turun ke Bawaslu dan KPU yang digelar Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenara (GERAK) pada Kamis (9/5/2019), karena saat ini telah terjadi krisis kepercayaan yang sangat besar terhadap lembaga-lembaga formal negara dan, penyelenggara Pilpres. 

Menurutnya, aksi dilakukan GERAK untuk melawan kecurangan buntu yang telah buntu di jalur legal formalistik. "Memang sebaiknya Prabowo perlu belajar dari Corry Aquino melawan kecurangan di Pilpres Philipina," ujar Aminudin kepada Harian Terbit, Selasa (7/5/2019).

#KPU   #Bawaslu   #pilpres