TAJUK: Menyesalkan Menteri Masih Menerima Suap

***
TAJUK: Menyesalkan Menteri Masih Menerima Suap
Ilustrasi (ist)

Lagi seorang menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlibat kasus suap. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui tim Biro Hukum menyebutkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Rp10 juta terkait dengan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI.

Hal itu terungkap dalam jawaban tim Biro Hukum KPK atas permohonan praperadilan yang diajukan Romahurmuziy alias Rommy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam kasus jual beli jabatan di Kemenag, KPK telah menetapkan tiga tersangka terkait dengan suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI pada tahun 2018 s.d. 2019.

Diduga sebagai penerima Muhammad Romahurmuziy, sedangkan diduga sebagai pemberi adalah Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Pejabat Negara/menteri terlibat kasus korupsi/suap masih saja terjadi. Itulah sebabnya, pada pemerintahan mendatang, hendaknya Presiden terpilih harus mencontoh kepiawaian Bung Karno dalam  memilih menterinya. 

Selain pejuang, Presiden RI pertama itu menunjuk tokoh yang hidup sederhana dan jujur duduk di kabinetnya. Salah satunya adalah KH Saifuddin Zuhri, seorang pejuang, pemuka agama, dan pendidik. Sederhana sudah menjadi bagian dari kehidupan Saifuddin.

Tokoh NU ini tidak pernah memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Suatu kali, Saifuddin diuji. Adik iparnya, Mohammad Zainuddin Dahlan memohon untuk dihajikan dengan biaya dinas dari Kementerian Agama. Saifuddin menolak permintaan itu. Alasannya karena Mohammad Zainuddun Dahlan adalah adik kandungnya.

Apa yang dilakukan Saifuddin itu sangat bertolak belakang dengan ironi yang sangat banyak terjadi di negara kita saat ini, yang memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sudah banyak menteri yang terseret kasus korupsi, bahkan seringkali mereka memanfaatkan kementeriannya untuk membela anak, istri, dan para sahabat.

Sosok menteri seperti KH Saifuddin Zuhri, harus diprioritaskan untuk duduk di kabinet. Tokoh-tokoh partai yang memiliki jet pribadi, tentu tak layak dijadikan menteri. Tokoh-tokoh parpol yang bergaya hidup mewah dan borjuis atau ‘borju’, jangan dipilih.

Sosok menteri bergaya hidup sederhana dan jujur memang dibutuhkan saat ini, ditengah banyaknya menteri dan pejabat negara yang seenaknya menggunakan fasilitas negara. Rakyat membutuhkan keteladanan dari pemimpinnya. Pemimpin yang memiliki keteladanan dan moral yang baik, tentu mampu bekerja maksimal untuk rakyat.

Menteri yang mau hidup sederhana, tidak berlebihan dan transparan tentu saja memberikan rasa optimis kepada rakyat akan masa depan mereka yang lebih baik. Menteri-menteri seperti ini juga akan mampu terhindar dari perbuatan tindak pidana korupsi. Sikap sederhana harus dilakukan karena menteri di pemerintahan mendatang memiliki beban yang lebih berat dari era sebelumnya. 

Beban berat itu, ya bersedia hidup sederhana, menolak menggunakan fasilitas negara, menolak KKN, menolak menghajikan anak, istri, keluarga ke Tanah Suci, dan lainnya. 

Beban berat lainnya, menteri nanti harus mampu memiliki gaya kepemimpinan yang bottom up dan pelayan masyarakat. Dia harus mau mendengar apa yang menjadi masalah dan solusi yang dikehendaki masyarakat. Bukan menteri yang minta dilayani.

Dan yang paling berat adalah menghapuskan seluruh praktek KKN di kementeriannya. Rakyat berharap menteri pada pemerintahan mendatang harus anti KKN. 

Presiden terpilih nantu harus membentuk susunan para menteri antikorupsi, dan semua menteri terpilih harus bersumpah dan tanda tangan tidak (melakukan) korupsi.

Harapan kita, presiden terpilih untuk masa jabatan 2019-2024 mampu menjaring dan mencari tokoh-tokoh jujur, bersih dan bergaya hidup sederhana. Pasalnya, tokoh-tokoh seperti ini tidak mau menyodor-nyodorkan diri untuk menjadi menteri, karena tabu dan tidak elok. Negeri ini memiliki banyak stok tokoh-tokoh yang bersih dan jujur. 

Selain mau hidup hidup sederhana, dan jujur, negeri ini juga memiliki banyak stok tokoh yang berintegritas tinggi, punya kemampuan yang mumpuni di bidangnya, sesuai dengan penempatannya. Mereka juga profesional, yang siap bekerja dengan baik untuk membantu tugas-tugas presiden.

Rakyat sudah tidak sabar lagi. Mereka ingin segera keluar dari kesengsaraan, makanya anggota kabinet mendatang harus siap kerja, kerja dan kerja untuk kepentingan rakyat. Tentu bekerja cepat, tepat dan sigap. Bukan menteri yang lelet, lamban, peragu, dan tidak tanggap. Juga bukan menteri yang ‘doyan’ menerima suap. 

Peran masyarakat diperlukan untuk  melaporkan dan mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di negeri ini.