Wiranto Jangan Asbun, Akhiri Arogansi Kekuasaan Era Orba

Safari
Wiranto Jangan Asbun, Akhiri Arogansi Kekuasaan Era Orba

Jakarta, HanTer - Menko Polhukam Wiranto menyatakan, ada seorang tokoh di luar negeri yang kerap menghasut masyarat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu. Namun, Wiranto tidak mendetailkan identitas orang yang ia maksud.
 
Menanggapi hal ini, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, harusnya Wiranto tidak asal bunyi (asbun) terkait ada seorang tokoh di luar negeri yang kerap menghasut masyarat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu. Namun yang terpenting adalah aksinya menangkap orang tersebut agar tidak membuat gaduh suasana politik di Indonesia. 
 
"Kalau soal rencana mengawasi pernyataan tokoh-tokoh untuk melindungi kekuasaan Jokowi itu membuktikan bahwa kekuasaan saat ini tidak siap atas perbedaan pandangan dan tak menghargai kebhinnekaan serta prinsip dasar demokrasi kita yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila," ujar Edysa Girsang kepada Harian Terbit, Selesai (7/5/2019).
 
Eki, panggilan akrab Edysa pun meminta untuk mengakhiri arogansi kekuasaan zaman Orde Baru agar tidak dibawa - bawa ke era saat ini. Jangan ada lagi jika beda pendapat lalu menangkap dan gebuk tanpa ada pemeriksaan sebelumnya. Apalagi saat ini Indonesia sudah 20 tahun melewati masa Orba Baru yang pernah represif. Sehingga saat ini jangan mengulang keburukan masa lalu. 
 
"Justru saat seperti ini ide itu muncul membuktikan rezim ini panik atas akan bangkitnya kesadaran rakyat atas gagalnya pemerintah membangun persatuan Indonesia," tandasnya 
 
Saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pascapemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (06/05/2019), Wiranto menilai, ada seorang tokoh di luar negeri yang kerap menghasut masyarat untuk berbuat inkonstitusional seusai pemilu. Namun, Wiranto tak sempat mendetailkan identitas orang yang ia maksud lantaran harus segera memimpin rapat koordinasi bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakapolri Komjen Aridono Sukamto, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
 
"Ada lagi tokoh di luar negeri, setiap hari ngomong ngompori masyarakat, menghasut masyarakat, untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah inkonstitusional. Itu juga tidak dibenarkan," ujar Wiranto saat membuka rapat.
 
Selain itu, Wiranto mengatakan, pascapemilu banyak upaya pelanggaran hukum yang terjadi di media sosial. Namun, Wiranto mengatakan, perlu diambil tindakan hukum yang lebih tegas agar pelaku jera dan berhenti melakukan pelanggaran tersebut.
 
"Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional," ujar Wiranto.
 
"Ada undang-undang, ada hukum yang mengizinkan kita melakukan itu. Sekali lagi ini demi tegaknya NKRI yang kita cintai. Demi masyarakat yang ingin damai. Masyarakat yang mendambakan kedamaian. Terutama di bulan suci Ramadhan," lanjut dia. 
 
Pengamat politik Rusmin Effendy mengemukakan, para jenderal yang berada di kubu petahana untuk tidak menyebar firnah seperti tuduhan Wiranto. 
 
“Karena dengan tuduhan kedua pejabat tersebut justru membuat panas suasana politik di Indonesia. Padahal sebagai pejabat, keduanya harus bisa mendamaikan dan membuat suasana sejuk.