Jampidsus Bidik Predikat Wilayah Biroksi Bersih Melayani

zamzam
Jampidsus Bidik Predikat Wilayah Biroksi Bersih Melayani

Jakarta, HanTer - Satuan kerja (satker) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bertekad mewujudkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Tahun lalu Satker Pidsus dinyatakan lulus sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB)

"Setelah akhir 2018 lalu dinyatakan lulus WBK oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) dan melihat dari pelaksanaan WBK sudah konsisten, maka untuk menjaga konsistensi itu saya mencanangkan program WBBM di satuan kerja Jampidsus Kejagung,” ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Adi Toegarisman, usai penandatanganan prasasti pencanangan WBBM di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Penandatanganan prasasti pencanangan WBBM yang berlangsung di Lantai 6 Gedung Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung itu, diawali oleh Jampidsus Adi Toegarisman diikuti seluruh pejabat Eselon II, III dan IV serta para jaksa di jajaran Pidsus Kejagung.

Adi mengungkapkan, program WBBM dilakukan karena tekad jajarannya membangun organisasi, menjaga integritas personil jajaran Pidsus Kejagung dan melaksanakan penegakan hukum secara maksimal ke masyarakat.

“Jajaran Pidsus Kejagung mendahului pencanangan WBBM untuk tingkat Eselon I di lingkungan Kejasaan Agung,” ujarnya.

Dia menegsakan untuk meraih WBBM di lingkungan Pidsus, pihaknya sudah melakukan sejumlah kebijakan. Antara lain, peningkatan kapasitas SDM dengan menggelar Pendidikan Latihan Dasar Militer (Latsarmil) selama 4 hari di Lembang , Jawa Barat, Bandung.

Lalu melakukan Sosialisasi SOP (Standar Operasional Prosedur), Pelaksanaan SOP, Revisi Pedoman Tuntutan Pidana, FGD bersama MAPPI dan KPK. Penyamaan persepsi aparat penegak hukum (APH) terkait subtansi dan prosedur penanganan tindak pidana korupsi yang memenuhi prinsip keadilan, pembangunan jaringan APH dan pihak terkait (nota Kesepahaman Forum pertemuan Diklat dan lain-lain).

"Untuk misalnya melaksanakan program case management system jadi pengelolaan administrasi penanganan perkara kami sudah gunakan IT, dengan metode inti bahwa IT kami sudah berbasis kepada produksi sekaligus pelaporan. Jadi pekerjaan tidak berulang-ulang. Kedua itu kita bisa sebagai sarana kontrol akurat dari atasan masing-masing tim, kemudian oleh kasubdit dan termasuk oleh saya sudah terkoneksi. Itu inti yang kita bangun, sehingga ketika kita bicara program WBK, untuk jaga itu semua maka saya harus canangkan WBBM," ujarnya.

Selain itu, lanjut Adi, bidang Pidsus juga melanjutkan program yang sudah ada di WBK, agar menjadi lebih optimal di WBBM. Termasuk membuat program WBBM dan ada poin-poin yang harus diwujudkan. Kemudian, sambungnya, pihaknya juga berdiskusi tentang program apa yang harus diisi dalam WBK dan WBBM.

"Berangkat dari isu aparatur ini, intinya adalah integritas. Maka program pertama, saya akan membangun integritas dari teman-teman yang perwujudannya misal kita membentuk disiplin mereka. Bagaimana mereka menjaga jaringan, konsisten menjaga tanggungjawab dan bekerja sama dalam tim. Inilah yang harus kita jaga dan kuatkan menjaga integritas," ujarnya.