ICW Dukung KPK Angkat 21 Penyidik Internal

Safari
ICW Dukung KPK Angkat 21 Penyidik Internal

Jakarta, HanTer - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendung keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengangkat 21 penyelidik menjadi penyidik. Pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik dinilai dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di KPK.

"Selama ini kan kekurangan KPK itu SDM sehingga banyak penanganan perkara yang lalu jadi pekerjaan rumah pemimpin setelahnya. Jadi kita prinsipnya mendukung pengangkatan 21 penyidik internal dari KPK," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/5/2019). 

Kurnia menilai tidak ada aturan yang dilanggar dari pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik. Sebab, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang KPK tepatnya pada Pasal 45 ayat 1 telah mengatakan bahwa lembaga anti rasuah itu bisa mengangkat penyidik sendiri. 

Penyidik adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Hal itu kemudian diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 109/PUU-XIII/2015. 

Dalam putusan itu MK menyatakan KPK dapat merekrut penyidik, baik dari instansi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta dapat juga merekrut sendiri sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat 1 UU KPK. 

"Merekrut di internal sendiri juga tidak melanggar apapun, tadi saya sudah sebut putusan MK sudah menegaskan," paparnya.

Pernyataan Kurnia itu menanggapi surat terbuka yang dilayangkan sejumlah pegawai KPK sebagai protes atas pengangkatan 21 penyidik internal melalui surat terbuka. 

Mereka menilai, pengangkatan 21 penyidik itu cacat hukum dan berpotensi membuat KPK rentan dipraperadilankan oleh tersangka kasus korupsi. Namun, Kurnia menampik kekhawatiran itu. 

Menurutnya, argumen itu sudah beberapa kali digunakan tersangka korupsi, tapi selalu dimentahkan hakim.

"Praperadilan itu sudah beberapa kali terjadi dan putusan praperadilan juga menolak permohonan tersebut karena memang hukumnya sudah tegas," jelasnya.

Sementara itu pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik KPK ditolak oleh sekolompok pemuda yang tergabung dalam Suara Rakyat Peduli Penegakan Hukum (SRP2H). 

Koordinator SRP2H, Gardi mengatakan, pihaknya menentang pengangkatan 21 penyelidik menjadi penyidik KPK karena menyingkirkan sosok penyidik yang profesional di KPK.

Padahal sang penyidik sudah bekerja sesuai koridor mengembalikan marwah KPK itu. Keberhasilan yang diraih KPK juga tidak terlepas dari kontribusi para penyelidik dan penyidik sumber Polri (yang sah menurut KUHAP dan UU-KPK). 

"Mereka juga telah menjadi pioner dan pendahulu yang mengawal dan membantu membesarkan KPK dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia," ujarnya saat menggelar aksi di Gedung KPK.

Gardi meminta pimpinan KPK tak meninggalkan warisan buruk dengan menafikan dan mengubah sejarah keterlibatan, dedikasi, dan kontribusi positif Penyelidik dan Penyidik (asal/eks) Polri demi kebesaran dan keberhasilan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. 

"Janganlah menghalalkan segala cara hanya untuk menguasai lembaga KPK, KPK bukan milik kalian tapi milik rakyat. Ini KPK rasa politik," ujarnya.

#KPK   #penyidik   #korupsi