Relawan Prabowo Laporkan 73 Ribu Kesalahan Input Data

Safari
Relawan Prabowo Laporkan 73 Ribu Kesalahan Input Data
BPN Prabowo-Sandi laporkan 73 ribu salah input suara oleh KPU

Jakarta, HanTer--  Relawan Teknologi Informasi (IT) Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan dugaan kesalahan input 73.715 data dalam Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koordinator Relawan IT BPN, Mustofa Nahrawardaya mengatakan, dalam laporan tersebut pihaknya membawa bukti berupa hasil tangkap layar kesalahan.

"Awalnya kami temukan 9.440 kini bertambah jadi 73.715 kesalahan input data Situng sejak 27 April hingga 2 Mei 2019," kata Mustofa di Jakarta, Jumat, seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan, berdasarkan temuannya, kesalahan input data itu terjadi di sedikitnya 477.021 TPS.

"Kesalahan paling banyak di Jawa Tengah pada 7.666 TPS, Jawa Timur 5.826 TPS, Sumatera Utara 4.327 TPS, Sumatera Selatan 3.296 TPS, dan Sulawesi Selatan 3.219 TPS," paparnya.

Ia menegaskan batas toleransi kesalahan dalam sistem IT maksimum adalah 0,1 persen, sedangkan kesalahan yang ditemukan pihaknya dalam input data Situng menurutnya mencapai 15,4 persen.

Mustofa meminta KPU segera menghentikan input data dalam Situng dan dilakukan audit forensik terhadap IT KPU RI.

Menanggapi kecurangan, pengamat politik Rusmin Effendy menyarakan, Presiden terpilih Prabowo Subianrto dan Sandiaga Uno bersama para relawan harus bekerja keras untuk menghentikan kecurangan di Pilpres dan Pileg yang centrang perenang dan menimbulkan korban jiwa. Apalagi Tim BPN Prabowo - Sandi telah melaporkan 73 ribu bukti kecurangan Pilpres 2019 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sekarang ini bukan saatnya euphoria dengan kemenangan melalui argumentasi, tapi harus ada gerakan konkrit menghentikan kejahatan politik yang dilakukan,” ujar Rusmin kepada Harian Terbit, Jumat (3/5/2019).

Rusmin menegaskan, ada persoalan besar penyebab kekisruhan dan kejahatan politik pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019 tidak bisa dibiarkan begitu saja sehingga harus ada aksi yang konkrit menghentikan dan menyeret para pelakunya ke ranah hukum. Jika tidak maka dipastikan akan berakibat fatal dan menimbulkan kegaduhan yang luar biasa di Indonesia.

"Sudah saatnya Prabowo sebagai presiden terpilih bersama relawan dan elemen masyarakat menghentikan membongkar dan menghentikan kejahatan politik ini supaya negeri ini aman dan damai," tandasnya.

Sementara itu Ketua Presidium Perhimpunan Masyatakat Madani (Prima) Sya'roni mengatakan, adanya kecurangan massif di Pemilu Raya 2019 harus disikapi secara tegas, termasuk dengan menggelar aksi damai. Sangat tepat bila Prabowo k menuntut keadilan dalam pesta demokrasi yang digelar setiap 5 tahun tersebut.

Sya'roni menilai, kecurangaan Pemilu 2019 harus dibongkar total. Hal ini untuk menyelamatkan demokrasi yang tercederai oleh kecurangan.