BPKH Sudah Subsidi Rp7 Triliun Untuk 220 Ribu Jamaah

Safari
BPKH Sudah Subsidi Rp7 Triliun Untuk 220 Ribu Jamaah

Jakarta, HanTer-- Ketua Departemen Komunikasi Publik Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) Mahrus Em Al’ab mengatakan, selama ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mensubsidi terlebih dahulu bagi jamaah yang akan menunaikan ibadah haji. Karena ketika pengelolaan dana pindah ke BPKH, maka pengelola harus menyiapkan anggaran tambahannnya. Namun yang memanfaatkan tetap penyelengara, yaitu Dirjen PHU Kemenag.

"Jamaah yang berangkat duluan disubsidi dari bunga atau mereka sebut nilai tambah dari dana simpinan jamaah daftar tunggu," ujar Mahrus Em. Al’ab kepada Harian Terbit, belum lama ini.

Oleh karena itu, sambung Mahrus, ketika ada informasi BPKH tak mampu lunasi kuota 10 ribu jamaah haji maka artinya BPKH harus menambah subsidi sekitar Rp34 juta/jamaah. Karena total realcost perjamaah adalah Rp69 juta. Sementara jamaah hanya membayar Rp35 juta. Oleh karena itu dengan 220 ribu jamaah maka BPKH sudah mengeluarkan dana sebesar Rp7 triliun. Subsidi tersebut diambil dari nilai manfaat simpanan dana haji yang sudah diatas Rp100 triliun.

"Oleh karena itu, terkait tambahan kuota yang 10 ribu terbaru, maka harus dicarikan cashmoney-nya  dari nilai manfaat dsposito, sukuk dana haji dan investasi lainnya," jelasnya.

Mahrus menilai, adanya informasi BPKH tak mampu lunasi kuota  10 ribu jamaah adalah bahasa framing yang menunjukan BPKH  tidak mampu atau  harus mengambil lagi dari nilai manfaat atau bunga dari dana yang dikelola.