Rekomendasi Ijtima Ulama Tiga Untuk Pemilu Jurdil

Safari
Rekomendasi Ijtima Ulama Tiga Untuk Pemilu Jurdil
Ijtima Ulama III

Jakarta, HanTer-- Pengamat sosial politik dari Lembaga Kajian dan Analisa Sosial (LeKAS) Karnali Faisal mengatakan, KPU, maupun pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemilu hendaknya memaknai Ijtimak Ulama ketiga sebagai partisipasi publik agar pesta demokrasi berlangsung dengan bersih, jujur, dan adil.

"Ijtimak ulama tidak boleh disikapi dengan sikap resisten dari siapapun. Justeru dengan adanya ijtimak ulama 3 itu menjadi tantangan bagi semua pihak untuk menghasilkan pemilu yang legitimated," ujar Karnali Faisal kepada Harian Terbit, Jumat (3/5/2019).

Menurutnya, ijtimak ulama menyampaikan dugaan-dugaan adanya kecurangan dan lain-lain, itu merupakan momentum bagi KPU, Bawaslu dan pihak yang terlibat lainnya untuk membuktikan dugaan tersebut tidak benar.

Karnali juga menegaskan, sudah tepat para ulama yang tergabung di Ijtimak Ulama III merekomendasikan suatu gerakan politik praktis, bukan gerakan moral saja yang selama ini dilakukannya. "Keliru kalau menganggap ulama sebatas penyeru gerakan moral," tandasnya.

Karnali memaparkan, bangsa dan negara Indonesia merdeka karena ada peran ulama yang turun langsung memimpin umat untuk berjuang. Jika dilihat dari perspektif keilmuan, ulama juga mempunyai kapasitas untuk menyampaikan gerakan politik. Apalagi agama tidak sebatas mengatur ritual ibadah, tapi persoalan-persoalan kontekstual yang terjadi di masyarakat.

Perlu Dikritisi

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi dan Negara (LASINA) Tohadi mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dikritisi terkait Ijtimak Ulama III yang merekomendasikan nama Jokowi didiskualifikasi sebagai capres di Pilpres 2019. Pertama, menurutnya, apakah mereka yang menyebut dirinya dalam Forum Ijtima' Ulama III itu sebagai gerakan moral keagamaan atau gerakan politik praktis.

Jika sebagai gerakan moral keagamaan, maka akan berjalan dalam batas seruan moral keagamaan. Tapi, jika rekomendasi sampai pada fase meminta agar pasangan capres Jokowi Amin didiskualifikasi karena dianggap melakukan kecurangan maka para ulama tersebut sudah memasuki ranah politik praktis.

"Jika demikian halnya, maka forum ulama tersebut sudah menjadi gerakan politik praktis sama halnya dengan partai politik," ujar Tohadi kepada Harian Terbit, Kamis (2/5/2019).

Kedua, sambung Tohadi, dari sisi legal standing, kiprah Ijtima Ulama III juga patut dipertanyakan jika akan "mengambil peran" MUI dalam memberikan fatwa. Apakah ulama-ulama yang tergabung dalam forum ijtima' ulama benar sudah merupakan repdesentasi dari organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Perti dan seterusnya.

Negara Hukum

Terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggap keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III tak bisa dijadikan landasan hukum oleh KPU.

Salah satu keputusan Ijtimak Ulama dan Tokoh Nasional III adalah meminta KPU mendiskualifikasi pasangan calon nomor 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin karena dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2019.
Moeldoko menegaskan Indonesia adalah negara hukum, bukan negara berdasarkan ijtimak.

"Kita ini (Indonesia) sudah ada konstitusi, ada undang-undang, ada ijtimak itu gimana ceritanya? Negara ini kan negara hukum, bukan negara ijtimak," kata Moeldoko di kantornya, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/5).