Kasus Saling Lapor, Penyidik Dittipideksus Dinilai Tak Terapkan Asas Restorative Justice

Safari
Kasus Saling Lapor, Penyidik Dittipideksus Dinilai Tak Terapkan Asas Restorative Justice

Jakarta, HanTer - Kisruh saling lapor antara ATS selaku Direktur PT Hoison Sejati dengan KHW yang menjabat Komisaris Utama perusahaan tersebut menyisakan ceritan penghianatan sekaligus penerapan hukum yang belum berkeadilan. Hal tersebut diungkapkan Laurensius Ataupah, pengacara KHW dari RBS Law Firm di Jakarta, Kamis (2/5/2019) sore.

Sengketa kepemilikan saham dan tudingan penggelapan dana perusahaan pemasok alutsista TNI  tersebut menurut Lauren merupakan keanehan atas penahanan KHW lantaran ATS dianggap mengkhianati akte perdamaian kedua belah pihak yang dibuat pada 1 Februari 2019 lalu.

“Kenyataannya Pak KHW malah ditahan penyidik. Dengan adanya akta perdamaian di antara kedua belah pihak yang bertikai di PT Hosion Sejati, mestinya penyidik bisa menerapkan penerapan keadilan restoratif. Tapi kasusnya tetap dilanjutkan bahkan kini siap masuk persidangan,” imbuhnya.

Lauren meyakini, kliennya sudah berbesar hati  sepakat membuat akta perdamaian yang dibuat pada 1 Februari 2019. Sekaligus KHW mencabut laporan terhadap ATS di Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri. Padahal, ATS sempat ditahan penyidik, namun kemudian dibebaskan dengan adanya akte perdamaian dan penerapan asas restorative justice

“Laporan polisi KHW untuk dugaan penggelapan yang dilakukan ATS ke Dittipidum dibuat Mei 2018, sehingga sejak 29 Januari 2019 dan dilepaskan atau ditangguhkan penahanannya pada 1 Februari 2019. Ditahan selama tiga hari karena yang bersangkut  buat surat perdamaian yang akhirnya setelah ke notaris dia batalkan dan pungkiri secara sepihak,” jelasnya. 

Sementara laporan ATS kepada KHW di Dittipideksus (Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus) Mabes Polri ternyata terus berlanjut. Diduga ATS tak mencabut laporan tersebut, sehingga tudingan penggelapan dana perusahaan PT HS masih melekat buat KHW.

Baginya, penyidik Dittipideksus seperti mengabaikan penerapan keadilan restoratif yang termaktub dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018. Lauren menjabarkan, keadilan restoratif sebagai usaha mencapai proses keadilan untuk kasus biasa di luar kasus besar seperti peredaran narkoba, terorisme, dan korupsi serta kasus yang tidak merugikan publik, dengan harapan bisa mengurangi tahanan di penjara yang penghuninya kini sudah melebihi kapasitas.

“Kenapa penyidik Dittipideksus masih melanjutkan kasusnya mengingat ada restorative justice yang dibuat oleh Kapolri langsung? Apakah mereka mau mengabaikan aturan Kapolri itu. Keanehan lainnya belum ada audit resmi keuangan perusahaan yang bisa menjadi bukti kuat kalau memang adanya penggelapan dana. Kami pernah minta audit tersebut, kenapa oleh penyidik belum dijawab,” ujar Lauren kesal.

Menanggapi hal ini, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane yakin penahanan KHW soleh Dittipideksus Bareskrim menyalahi aturan. Bahkan, dirinya menuding penahanan tersebut melanggar hak azasi manusia (HAM).

“Apa yang dilakukan penyidik Dittipideksus itu tidak sekadar pelanggaran hukum. Tapi juga pelanggaran HAM," katanya di Jakarta, Kamis (2/5/2019)

Alasan Neta, adanya sudah ada akta perdamaian antara petinggi perusahaan yang sering memenangkan tender di Kementerian Pertahanan tersebut. Di mana, akta perdamaian ditandatangani oleh ATS (Direktur PT HS yang merupakan ahli waris dari almarhumah S) dengan KHW pada 1 Februari 2019.

"Artinya perkara tersebut harus ditutup. Memang sebelum berdamai, setelah perkaranya ditangani polisi, sebaiknya kedua pihak melibatkan polisi sebagai saksi, sehingga otomatis polisi mengetahui persis perdamaian itu," tukasnya.