380 Lebih Anggota KPPS Meninggal Dunia, Investigasi Perlu Dilakukan

Danial
380 Lebih Anggota KPPS Meninggal Dunia, Investigasi Perlu Dilakukan
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengatakan banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia, secara jelas menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak siap dalam hal antisipasi.

"Rata-rata petugas KPPS meninggal karena beban kerja yang tak sepadan. Ini karena pemilu serentak. mestinya KPU mengantisipasi ini sejak awal. KPPS itu macam kerja romusa, over load karena harus urus pilpres dan pileg bersamaan," ujar Adi kepada Harian Terbit di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Adi menerangkan pentingnya pihak dari mana saja untuk melakukan investigasi. "Perlu ada investigasi serius soal kenapa begitu banyak petugas KPPS yang meninggal. Jangan hanya lewat saja isunya. Ini penting untuk memberikan informasi transparan ke publik," pungkasnya.

Seperti diketahui ada satu lagi petugas KPPS yang meninggal dunia diduga kelelahan, dan kali ini di Kota Depok. Petugas bernama Ahmad Fauzi, yang meninggal dunia belum lama ini adalah warga Gang Haji Nasir, Kampung Bulak Barat, Cipayung, Depok, Jawa Barat menambah deratan panjang kepiluan keluarga 380 petugas KPPS yang meninggal dunia.

Menurut Ketua KPPS Cipayung, Sobari mengatakan, Fauzi sudah terlihat lemas dan sakit sejak 18 April 2019 lalu. Fauzi yang saat itu berperan sebagai wakil ketua KPPS, diketahui memiliki peran dan tugas yang banyak, dari pemantauan bahkan hingga menghitung surat suara.

“Dia sempat ngitungin jumlah suara, namun kondisinya emang sudah drop banget, lemas, wajahnya pucat saat itu. Awalnya hanya dirawat di rumah tiba-tiba saya dengar dia dibawa ke Rumah Sakit Bakti Yudha dan semalam dapat kabar Pak Fauzi sudah meninggal," ujar Sobari, Kamis (2/5/2019).

Sebelumnya, Wakil Ketua BPN Ahmad Muzani mengatakan bakal mempertanyakan masalah ini langsung ke KPU. "Kami juga berdiskusi (dengan KPU), bukan maksud Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan pemilihan umum yang serentak antara Legislatif dan Eksekutif memakan korban sebanyak ini," ujar Muzani.

Muzani menjelaskan, tujuan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 ini ialah menjadikan pemilu yang mudah dalam pelaksanaannya, cepat dari segi waktu dan hemat dari segi biaya. "Tapi ternyata apa yang dimaksudkan oleh MK jauh dari kenyataan. Demokrasi kita ternyata jauh lebih mahal. Jauh dari simple bahkan beban sosial masyarakat jauh dari apa yang diharapkan oleh MK," bebernya.

Diketahui utusan MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak 2019 bermula dari Permohonan uji materil UU nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang diajukan Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi Masyarakat Sipil meminta Majelis Hakim MK mengabulkan pembatalan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur pelaksanaan Pilpres tiga bulan setelah pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) alias tidak serentak.

Kemudian pada tanggal 23 Januari 2014 Ketua MK, Hamdan Zoelva membacakan amar putusan hakim MK bernomor 14/PUU-XI/2013 yang dimohonkan Effendi Gazali bahwa pelaksanaan pemilu serentak dikabulkan untuk tahun 2019 ini.
 

#AdiPrayitno   #KPPS   #KPU