KPK Segera Eksekusi Para Terpidana Korupsi ke Nusakambangan

safari
 KPK Segera Eksekusi Para Terpidana Korupsi ke Nusakambangan

Jakarta, HanTer - Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap penempatan narapidana kasus korupsi bisa dilakukan di Lapas Nusakambangan Cilacap, Jawa Tengah.

Terpidana korupsi nantinya ditempatkan di lapas selatan Pulau Jawa tersebut agar bisa memberikan efek jera. Rencananya, tahun ini eksekusi para napi korupsi ke Nusakambangan sudah terealisasi.

"Untuk 2019, kami bisa eksekusi ke sana (Lapas Nusakambangan), mungkin akan memberikan efek jera nantinya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam acara diskusi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,  Selasa (30/4/2019).

Agus mengaku sudah mengecek situasi di Lapas Nusakambangan yang memiliki empat tingkatan keamanan tersebut. Sehingga diharapkan dengan tingkat keamanan yang maksimal tersebut bisa menjadi efek jera bagi para koruptor lainnya.

"Kami harapkan koruptor lebih memilih mengembalikan uang korupsi daripada menerima hukuman badan selama ini kita kurang berhasil. Banyak yang seharusnya mengembalikan uang negara lebih memilih hukuman badan," imbuh Agus.

Adapun empat tingkatan keamanan terdiri dari Super Maximum Security (Pengamatan Sangat Tinggi), Maximum Security (Pengamanan tinggi), Medium Security (Pengamanan Sedang) dan Minimum Security (Pengamanan Rendah).

Oleh karenanya, para koruptor yang berada di Nusakambangan pun dilihat dari tingkatan kasus yang memang cukup merugikan uang negara lebih besar. "Supaya uang dikembalikan, ditaruh ke situ, kalau sudah dikembalikan diturunkan ke maximum, lalu kalau sudah berkelakuan baik lagi ya ke medium lagi," ungkapnya.

Rencana inipun sudah didiskusikan dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga saat ini, pihaknya tinggal menungu hasil rekomendasi tersebut.

Terpisah, Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Yohan Misero mengatakan, tidak ada hubungannya koruptor harus di penjara di Lapas Nusakambangan atau penjaga manapun. Karena yang membedakan antara Lapas Nusakambangan dan lapas lainnya pada dasarnya adalah soal tingkat keamanan dan kesulitan untuk dikunjungi. Oleh karena itu kaitannya dengan efek jera tidak harus di penjara di Lapas Nusakambangan.

"Justru langkah seperti itu (memenjarakan koruptor di Lapas Nusakambangan) hanya akan merepotkan pemerintah," ujarnya.

Misero memaparkan, tidak ada relevansinya tingkat keamanan dan efek jera agar yang lainnya tidak melakukan korupsi. Yang penting bagi setiap Lapas adalah merapikan birokrasi dan pastikan tidak ada handphone atau alat komunikasi apapun yang beredar di Lapas. Lebih baik Ditjenpas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) melakukan kunjungan rutin ke setiap Lapas daripada solusi mahal yang justru di satu sisi membuat terpidana korupsi jauh dari pantauan publik.