Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Jerat 3 Tersangka

safari
Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Jerat 3 Tersangka

Jakarta, HanTer - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka terdiri dari perorangan dan korporasi terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, KPK meningkatkan perkara tersebut ke penyidikan dan menetapkan tiga pihak sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/4/2019)

Tiga tersangka itu adalah sebuah korporasi PT Palma Satu (PS), Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma Surya Darmadi (SUD).

Untuk tersangka korporasi PT Palma Satu disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan tersangka Suheri Terta dan Surya Damardi disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Tersangka Surya Darmadi diduga menawarkan pada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun fee sejumlah Rp8 miliar melalui Gulat Medali Emas Manurung jika areal perkebunan perusahaannya masuk dalam revisi SK Menteri Kehutanan tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan.

"Berikutnya, dalam sebuah rapat di kantor Gubernur, Annas Maamun memerintahkan bawahannya yang bertugas di Dinas Kehutanan untuk memasukkan lahan atau kawasan perkebunan yang diajukan oleh tersangka SRT dan SUD dalam peta lampiran surat Gubernur yang telah ditandatangani sehari sebelumnya," ungkap Syarif.

Setelah perubahan peta tersebut ditandatangani Gubernur Riau Annas Maamun, lanjut Syarif, diduga tersangka Suheri menyerahkan uang dolar Singapura senilai Rp3 miliar pada Gulat Medali Emas Manurung untuk diberikan pada Annas Maamun.

"Diduga pemberian uang sebesar Rp3 miliar tersebut agar Gubernur Riau Annas Maamun memasukkan lokasi perkebunan Duta Palma Group yang dimohonkan tersangka SRT dan SUD sebelumnya ke dalam Peta Lampiran Surat Gubernur Riau tanggal 17 September 2014 tentang Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan Riau di Provinsi Riau," tuturnya.

Dengan surat Gubernur Riau tersebut, diduga selanjutnya perusahaan-perusahaan itu dapat mengajukan Hak Guna Usaha untuk mendapatkan ISPO "Indonesian Sustainable Palm Oil" atau ISPO sebagai syarat sebuah perusahaan melakukan ekspor kelapa sawit ke luar negeri.

Adapun, kata Syarif, hubungan antara korporasi dengan dua orang tersangka lainnya, yaitu diduga pertama, perusahaan yang mengajukan permintaan pada Gubernur Riau Annas Maamun diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

#alih   #fungsi   #hutan