Beban Bunga Utang Rp70 Triliun, RI Bisa Kedodoran Seperti Malaysia

Safari
Beban Bunga Utang Rp70 Triliun, RI Bisa Kedodoran Seperti Malaysia
Ilustrasi utang luar negeri pemerintah Indonesia. Grafis: idx

Jakarta, HanTer—Akhir Maret 2019 pemerintah membayar bunga utang Rp70,6 triliun. Besarnya bunga utang yang harus dibayar hingga akhir Maret 2019 ini harus diwaspadai karena bila tidak dimanage dengan benar, Indonesia akan mengalami krisis utang yang bisa berujung menjadi krisis ekonomi.

Pengamat ekonomi Gede Sandara mengemukakan, siapapun pemerintah mendatang, akan terpaksa alokasikan anggarannya lebih banyak untuk membayar bunga utang ini setiap tahun dan tentu pelunasan utang yang jatuh tempo. Otomatis anggaran-anggaran untuk program-program yang lain, pendidikan, kesehatan, dan industri, dan peningkatan konsumsi masyarakat harus berkorban demi membayar bunga utang dan utang jatuh tempo yang terus membengkak.

Kecuali, lanjut Gede,  bila pemerintahan yang mendatang memiliki strategi khusus untuk menaikkan rasio penerimaan pajak dari yang saat ini berkisar di 10% menjadi 16%, maka ceritanya akan berbeda. Akan ada ekstra anggaran untuk membayar bunga utang termasuk melunasi utang jatuh tempo, dan juga anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Tetapi ada strategi yang lain, bila tak mampu tingkatkan tax ratio, yang umumnya diterapkan oleh pemerintah kita termasuk oleh Jokowi. Yaitu tambah utang baru untuk menutup kurangnya anggaran karena bayar bunga utang dan lunasi utang lama. Ini namanya gali lubang tutup jurang. model memacu pertumbuhan ekonomi menggunakan utang ini umumnya diterapkan di pemerintahan yang menganut model neoliberal. Dalam model neoliberal ini pertumbuhan ekonomi tidak akan lebih tinggi dari 6%, tetapi utang akan menggunung.

“Bila tak mampu bayar utang maka yang terjadi Indonesia akan mengalami situasi yang dinamakan Krisis Utang. Ini situasi yang blum lama terjadi di Argrntina, dimana pemerintahannya tidak mampu lagi bayar utang kepada bond holder dan akhirnya default. Kepercayaan investor asing akan anjlok. Krisis utang bila tidak dimanage dgn baik dapat menjadi krisis ekonomi,” kata aktivis Pergerakan Kedaulatan Rakyat ini kepada Harian Terbit, Minggu (28/4/2019).

Tidak Baik

Sementara itu, pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Saragih mengatakan, bila kita lihat perjalanan panjang republik ini memang angka pertumbuhan hutang kita meningkat cukup tinggi.

Menurutnya, beban bayar cicilan utang yang menyentuh angka Rp70 triliun perlu diwaspadai, karena ini dikhawatirkan dapat mengganggu neraca perekonomian negara. Walaupun analisis para pemangku kebijakan ekonomi masih dalam batas aman, tetapi tetap saja mengkhawatirkan apabila ini berkelanjutan.

"Yang dikhawatirkan adalah apabila kita tidak segera menemukan formula khusus dalam mengatur rencana keuangan kita, terutama dalam pengelolaan utang," paparnya dihubungi, Minggu.

Frans mengatakan, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% dan pembayaran utang yang sangat tinggi maka dikhawatirkan akan berbahaya untuk tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun berjalan. Hal hal seperti ini sudah pernah terjadi di beberapa negara, dan akhirnya mereka mengalami krisis ekonomi berkepanjangan. Semoga pemerintah segera menemukan formula untuk mengatasi masalah ini.

"Sebagai pemerhati sosial saya lebih menyarankan agar pemerintah lebih menghidupkan sektor sektor retail dan home industri. Karena pada masa krisis, industri rumah tangga kita terbukti mampu menghadapi krisis, dan jenis seperti ini menjamur sampai ke tingkat pedesaan," jelasnya.

Sedangkan industri industri besar, lanjut Frans, diharapkan diberikan formula untuk.meningkatkan jumlah produksinya dan sesuai dengan standard International. Selain itu mari kita awasi perjalanan negara ini dan kita berantas korupsi. Karena korupsi akan menghancurkan sendi-sendi kemajuan suatu negara.  

"Saya yakin masih sangat banyak orang Indonesia yang cerdas dan memiliki hati siap membantu pengelolaan keuangan negara dengan baik dan benar," paparnya.

Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Indonesia Public Institute (IPI) Jerry Masie mengatakan, utang bisa dihentikan dengan menghentikan sementara mega proyek. Contoh Malaysia dimana keberanian Mahathir Mohamad yang menyetop investasi China senilai Rp 281 triliun atau 1 juta ringgit. Pasalnya bunga 2 persen cukup tinggi yakni Rp 3,4 triliun.

Langkah yang selanjutnya tax amnesty harus jalan. Karena program tax amnesty tidak berjalan maksimal. Ditjen pajak mencatat penerimaan negara dari program tax amnesty mencapai Rp 135 triliun, meliputi uang tebusan Rp 114 triliun, pembayaran bukti permulaan Rp 1,75 triliun, dan pembayaran tunggakan Rp Rp 18,6 triliun.

"Padahal tax amnesty mencapai Rp 4.813 triliun. contoh di AS lembaga mereka IRS (Internal Revenue Service) begitu ketat dalam hal tax atau pajak," jelasnya.

Tiga Bulan

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman  mengatakan,  pemerintah membayar bunga utang Rp 70,6 triliun hingga akhir Maret 2019. Jumlah bunga utang yang dibayarkan pada tiga bulan pertama 2019 itu naik 3,1% dari periode yang sama di 2018 yaitu sebesar Rp 68,5 triliun.

"Realisasi asumsi makro jika dilihat masih on track hingga saat ini, termasuk inflasi," kata  Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman  saat jumpa pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Menurutnya, pembayaran bunga utang ini masuk ke komponen belanja pemerintah pusat. Total belanja pemerintah pusat di akhir Maret 2019 tercatat Rp 260,7 triliun, naik 11,4%.

Belanja pemerintah didorong tingginya Belanja Pegawai untuk pembayaran gaji PNS dan tunjangan yang mencapai Rp 84,1 triliun. Sedangkan belanja barang mencapai Rp 37,7 triliun dan belanja modal Rp 9,1 triliun.

Salah satu pos yang naik tinggi di triwulan I-2019 adalah bantuan sosial dengan peningkatan 106,6% menjadi Rp 37,7 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 17,9 triliun. Sedangkan realisasi subsidi yang masuk pos belanja pemerintah mencapai Rp 21,8 triliun.