Bersama-sama Mengevaluasi Pemilu 2019

***
Bersama-sama Mengevaluasi Pemilu 2019

Desakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji ulang UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), terus disampaikan berbagai kalangan. Evaluasi diperlukan agar didapatkan sistem pemilu yang murah, efisien, tidak rumit serta tidak memakan banyak korban, baik terhadap penyelenggara pemilu, pengawas maupun pihak keamanan.

Tak hanya itu, evaluasi pelaksanaan pemilu juga diharapkan mampu mencegah berbagai kecurangan yang mewarnai Pemilu 2019 yang baru dilaksanakan. Juga untuk memberikan jaminan pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Di sisi lain diharapkan penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menjadi penyelenggara yang netral dan independen.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan agar DPR dan pemerintah bersama-sama mengevaluasi pemilu. Dia menilai banyaknya korban yang berjatuhan, tidak hanya puluhan tapi sudah ratusan meninggal dari Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019 kali ini harus segera diakhiri.

Menurut dia, penyelenggaraan Pilpres dan Pileg secara serentak, sistem perhitungan suara dan sistem rekapitulasi suara manual yang melelahkan, waktu kampanye yang panjang dan penggunaan paku untuk mencoblos yang sangat primitif di jaman teknologi canggih era digital 4.0 harus segera dievaluasi dan diubah.

Sistem pemilu perlu menerapkan sistem e-voting yang bisa dimulai uji cobanya pada pilkada serentak mendatang karena dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya hingga triliunan rupiah.  

Lewat e-voting, tidak diperlukan lagi jumlah panitia penyelenggara, pengawas, saksi maupun keamanan yang banyak dan tidak dibutuhkan lagi pengadaan bilik suara, kotak suara, surat suara dan tinta. 

Melalui e-voting penyelenggaraan pemilu diharapkan bisa lebih mempermudah dan mempercepat proses perhitungan dan rekapitulasi suara sehingga bisa meminimalisasi jatuhnya korban. 

Lewat e-voting diyakini dapat menjamin azas jujur, adil dan rahasia tetap terjamin, kelancaran, keamanan, dan ketertiban pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu mendatang, serta selalu mengedepankan prinsip bekerja dengan transparan, berintegritas, profesional, dan independen.

Pemilu 2019 memakan banyak korban semakin menunjukkan, kesiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemilu serentak belum seratus persen. Artinya penyelenggara kita belum siap dalam menggelar acara sebesar ini dalam satu waktu.

Untuk mencegah jatuhnya korban, selain e-voting seperti yang diusulkan Ketua DPR, pada pemilu mendatang perlu diperbanyak tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga petugas tidak kelelahan dalam melakukan penghitungan suara. Seperti diketahui, ratusan petugas pemilu meninggal, salah satunya karena faktor kelelahan. 

Data yang dihimpun KPU RI hingga Selasa (23/4) sore, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia mencapai 119 orang dan 548 orang sakit terutama karena kelelahan. Mereka tersebar di 25 provinsi.

Kita sependapat dengan usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo  bahwa revisi Undang-Undang Pemilu tetap diperlukan, khususnya yang menyangkut pelaksanaan pesta demokrasi secara serentak. Revisi
ini untuk menekan korban jiwa. Juga untuk mengurangi anggaran, memberi jaminan pemilu berlangsung jujur dan adil.

Proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2019 dinilai berbagai kalangan sebagai pesta demokrasi terparah pasca reformasi di Indonesia. Hal itu diindikasikan dengan adanya berbagai dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Harapan kita pemilu mendatang tidak carut arut namun bisa dilaksanakan dengan baik dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu pemilu yang bersih tanpa kecurangan. Dengan demikian pemilu menghasilkan pemimpin atau presiden memang benar-benar pilihan rakyat.

#Pemilu   #kpu   #pilpres