Advokat Muda Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu

Safari
Advokat Muda Laporkan Komisioner KPU ke Bawaslu

Jakarta, HanTer - Komisioner Komisi Pemilihan Umum di laporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkait kesalahan dalam melakukan entri data Pilpres 2019 di website https://infopemilu.kpu.go.id karena data yang di input KPU RI tidak sesuai dengan hasil perhitungan di TPS pada Form C1. Laporan dibuat Advokat Muda Hanfi Fajri, yang telah terdaftar di Bawaslu No. 49/ LP/ PP/ RI/ 00.00/IV/2019 tertanggal 26 April 2019.

“Saya melaporkan Komisioner KPU RI terkait kesalahan dalam melakukan entri data Pilpres 2019,” kata Hanfi, Jumat (26/4/19).

Hanfi menduga kesalahan tersebut bukan karena human error dan kesalahan itu sudah diakui oleh Komisinoner KPU dengan jumlah 105 kesalahan entri data. Keterangan Komisi KPU yang mengakui atas kesalahannya harus dijadikan sebagai temuan oleh Bawaslu. Selain itu, dirinya melihat kesalahan itu selalu merugikan pasangan calon nomor 02, Prabowo-Sandi.

“Masa iya kesalahan yang dilakukan berkali kali selalu merugikan paslon 02 terus? Kalau namanya human error pasti random lah error-nya, bukan berarti kesalahan tersebut selalu 02 dan tidak pernah 01,” kata Hanfi.

Baginya, perbedaan angka yang tertulis pada website KPU tersebut dengan Formulir C1 di TPS yang merugikan Paslon 02 selalu berulang ulang secara terstruktur , sistematis dan masif.

Adapun alasan dirinya menyebut itu masif karena pengurangan angka pada paslon 02 sudah 105 kali dilakukan oleh KPU. Maka, tindakan yang dilakukan oleh KPU tersebut tidak bisa dianggap sepele atau biasa saja.

“Tapi di sini harus dianggap bahaya, karena ini berpotensi pelanggaran yang menghilangkan suara rakyat bahkan mengkhianati hasil perolehan suara yang telah dilakukan oleh rakyat,” jelasnya. .

Apalagi, sambung Hanfi, pemilu menggunakan biaya sangat besar, namun diperlakukan tidak adil dan netral. Maka dari itu, dirinya menduga tindakan tersebut tidaklah profesional, terbuka, dan jujur dalam penyelenggaran pemilu.

“Maka atas tindakan KPU yang menghilangkan suara rakyat merupakan kejahatan pada pemilu terpenuhi unsur unsur Pasal 532 juncto pasal 535 juncto pasal 536 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Hanfi.