People Power Bukan Makar, Hanya Sekedar 'Gimmick'

Sammy
People Power Bukan Makar, Hanya Sekedar 'Gimmick'
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Isu 'people power' yang berhembus pasca pencoblosan pemilihan umum (Pemilu) 2019, dinilai sekedar 'Gimmick' belaka.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amasari, menganggap pernyataan Amien Rais soal people power beberapa waktu lalu sebagai sebuah gimmick dan bernada hasutan saja.

"Kalau melihat pernyataan potensi people power itu aneh, diksi yang digunakan juga tidak berani-berani amat. Jangan terhasut people power, hanya gimmick. Hasutan saja, kalau kami kalah kami akan protes, ya silakan saja," kata Feri di Jakarta, Jumat (26/4/2019).

Feri mengatakan, potensi people power menguat jika ada pihak yang bisa mendompleng pada kekuatan militer. Akan tetapi, kenyataannya, kata Feri, TNI menyatakan netral pada Pemilu kali ini.

"Saya percaya pada diksi itu mempertakut saja, kenapa? Sederhana? Perlu elemen penting, misalnya keberpihakan militer, tapi itu saat ini tidak tergambar," kata Feri.

Selain itu, Feri juga mengatakan people power juga menguat jika kondisi ekonomi masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut mengacu pada peristiwa pelengseran Soeharto pada 1998 silam.

Ia menjelaskan saat itu masyarakat tengah mengalami keterpurukan dan sulit mendapatkan bahan-bahan pokok.

"Harga sembako naik tapi masih bisa dibeli. Jadi masalahnya belum mampu menggerakkan orang. Beda lah dengan kejadian 98, orang sulit kebutuhan pokok, jadi rusuh. Jadi ancaman people power tidak masuk akal," kata Feri.

Ancaman 

Sebelumnya, Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Amien Rais, menyebut, tak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika menemukan potensi kecurangan dalam Pemilu 2019. Ia mengancam menggunakan people power.

Tak hanya, Calon anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana, mengatakan, pernyataan people power yang pernah ia lontarkan terkait Pemilu 2019 tidak berkaitan dengan kegiatan makar.

Menurut dia, makar terjadi jika seseorang berupaya membunuh presiden dan wakil presiden serta mengumpulkan kekuatan dari masyarakat seluruh Indonesia untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Saya ingin tegaskan bahwa pernyataan saya terkait people power harus dipahami tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah saat ini," kata Eggi di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (26/4/2019).

Eggi mengatakan, makna people power yang ia lontarkan berhubungan dengan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

"People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi saat ini yang disebut pemilu curang. Kecurangan itu telah saya upayakan selesaikan ke Bawaslu RI tetapi tidak responsif maka logika gerakannya menjadi kekuatan rakyat ataupeople power," ujar Eggi.

Sebelumnya diberitakan, Eggi dilaporkan oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dewi Ambarwati Tanjung, atas kasus dugaan makar dan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik.

Laporan tersebut tertuang dalam LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2019.

Dewi mengatakan, laporan tersebut berawal dari tersebarnya sebuah video yang menampilkan Eggi mengajak orang mengadakan people power. Video itu tersebar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan YouTube pada 17 April.

Persatuan

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono mengimbau masyarakat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya menjaga persatuan pasca pemilu 2019.

"Kita mengimbau kepada seluruh warga masyarakat pada saat sebelum kegiatan kontestasi pemilu masyarakat, tentu ada berbeda pilihan, itu wajar dalam negara demokrasi. Sekarang sudah selesai, hilangkan perbedaan itu kita bersatu kembali," kata Gatot di Jakarta, Jumat.

Jika nanti ada temuan berupa kekurangan dalam pemilu, kata Gatot, diharapkan semua pihak mengikuti mekanisme yang ada yakni melalui Bawaslu, DKPP dan Mahkamah Konstitusi.

"Lakukan sesuai aturan itu. Jangan lakukan kegiatan di luar itu. Tindakan inkonstitusional itu kan tindakan yang dilarang Undang-Undang. Bila itu terjadi, kami tentu harus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang dimiliki," ucapnya.

"Jadi, walaupun situasi panas tapi semua harus disikapi dengan kepala yang dingin. Kita semua dewasa lah dalam demokrasi," kata dia.

Terkait dengan adanya ancaman akan ada pengerahan massa terkait dengan ketidakpuasan dalam hasil pemilu, Gatot melihat hingga saat ini belum ada ancaman-ancaman tersebut.

"Kami terus lakukan deteksi dini, terus lakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan suasana kondusif namun saat ini situasi masih kondusif, masyarakat masih beraktifitas, tidak ada pengumpulan massa yang dapat menimbulkan tindakan anarkis," ucap dia.