Penangan Kasus Kayu Ilegal 438 Kontainer Masuk Radar KPK

zamzam
 Penangan Kasus Kayu Ilegal 438 Kontainer  Masuk Radar  KPK

 


Jakarta, HanTer - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkembangan penanganan kasus kayu ilegal sebanyak 438 kontainer. Pihak KLHK diterima Wakil Ketua KPK Laode Syarif.

Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Ridho Sani menyatakan jumlah kayu ilegal yang sudah ditangani oleh KLHK dari Desember 2018 sampai Maret 2019 sebanyak 438 kontainer yang berada di Surabaya dan Makassar.

"Dalam tindak lanjut ini kami ingin menyampaikan 'progress-progress' penanganan kasus yang kami lakukan. Kami sudah melakukan upaya penindakan terhadap enam kapal yang membawa kayu ilegal dari Papua, Papua Barat, dan juga di Maluku," ujar Rasio Ridho Sani di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/4/2019).

Dalam pertemuan itu juga disampaikan soal kemajuan penyidikan kasus kayu ilegal tersebut.

"Ada dua kasus yang sudah siap disidangkan di Sorong (Papua Barat), ini kami sebut P-22 kami sudah menyerahkan tersangkanya kepada pihak Kejaksaan akan disidangkan. Itu dua kasus yang kami tangani ini dengan tersangka HBS ," ungkap Rasio.

Selain itu, kata dia, ada empat kasus kayu ilegal yang juga sudah masuk tahap P-21 (berkas perkara lengkap).

"Artinya proses penyidikan sudah selesai, kami sudah menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Tinggi di Makassar, yaitu dengan tersangka DG, TS, DT, dan D," tuturnya.


Lima Orang DPO

Dalam penanganan kasus ini, kata dia, KLHK juga terus melakukan pengembangan-pengembangan kasus kayu ilegal di mana ada lima orang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurutnya, kasus kayu ilegal yang ditangani pihaknya saat ini merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani karena mencapai 10 ribu meter kubik dari enam kapal berasal dari Papua, Papua Barat, dan Maluku.

"Ini jumlah kayu merbau dengan total nilai yang sangat besar kalau kayu olahan yang disita ini, sekitar kalau 1 meter kubiknya itu Rp20 juta karena 10 ribu meter kubiknya Rp200 miliar," kata dia.

Ia juga menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang direkomendasikan oleh KPK.

"Tadi saya sampaikan kasus ini merupakan kasus yg direkomendasikan oleh KPK dan tim kami terus bekerja dengan supervisi KPK. Jadi, enam kasus sudah selesai proses penyidikannya sudah siap akan disidangkan dan 20 kasus lain sedang dikembangkan, kami akan terus melaporkan kepada KPK," ujar Rasio. 

#Kasus   #Kayu   #Ilegal