Tim Pencari Fakta Ungkap Kecurangan Perlu Dibentuk

Safari
Tim Pencari Fakta Ungkap Kecurangan Perlu Dibentuk
Pengumpulan kotak suara pada Pemilu 2019

Jakarta, HanTer - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja sepakat jika ada yang menginisiasi pembentukan tim independen pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Dia merasa keberadaan tim tersebut akan membantu Bawaslu. 

"Silakan. Terbuka sekali. Alhamdulillah ada yang membantu kita. Namun Bawaslu tidak akan ikut ambil bagian dalam tim ini apabila kedua paslon peserta Pilpres 2019 sepakat atas pembentukannya," ucap Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (24/4). 

Menanggapi hal ini, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM) Silvanus Alvin mengatakan, bisa saja dibentuk Tim Independen Pencari Fakta (TPF) untuk membongkar kecurangan Pemilu 2019. Namun, sebelum membentuk TPF harus ada pertimbangan yang matang terlebih dahulu. Misalnya berapa jumlah anggota TPF, Kepada siapa TPF akan melapor dan dana operasional TPFl ditunjang oleh siapa saja. Semua pertimbangan tersebut dialkukan agar kinerja TPF bisa independen dan tidak ketergantungan.

"Kemudian bila ada temuan signifikan, apakah akan ada konsekuensi tegas misalnya pemilu diulang. Jangan sampai TPF hanya buang energi, waktu dan anggaran," ujar Silvanus Alvin kepada Harian Terbit, Rabu (24/4/2019).

Menurutnya, terkait ketidakpuasan dalam Pemilu 2019, sudah ada saluran yang pas untuk mengadu yakni Mahkamah Konstitusi (MK). Oleh karena itu jika menemukan kecurangan atau lainnya terkait Pemilu bisa mengadukan ke MK agar bisa diproses. Oleh karena itu pihak - pihak yang merasa tidak puas atas kinerja KPU dan Bawaslu bisa mengadu ke MK.

"Lebih baik dimaksimalkan lebih dulu proses uji di MK, sebelum membentuk TPF," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Presidium Perhimpunan Masyatakat Madani (Prima), Sya'roni juga mengatakan, usulan dibentuknya TPF sepertinya akan sulit terwujud. Presiden Jokowi pasti menolaknya. Selain itu, DPR yang dikuasai parpol pendukung Jokowi, juga pasti akan menolak keberadaan TPF. Karena saat ini yang berteriak terjadi kecurangan hanya kubu capres - cawapres nomor urut 02.  

Sementara kubu capres - cawapres nomor urut 01 nyaman dan santai saja. "Kubu 01 menganggap tidak ada kecurangan. Kubu 01 bisa jadi khawatir jika TPF dibentuk," jelasmya.

Sya'roni memaparkan, saat ini yang paling mungkin dilakukan adalah memperkuat kerja Bawaslu. Kubu 02 bisa menyuplai data-data kecurangan ke Bawaslu atau Panwaslu. Jika Bawaslu juga tidak bisa diharapkan, maka solusi Amien Rais untuk menggelar people power. Sehingga dengan upaya Amien Rais tersebut bisa memberikan harapan terhadap rakyat yang mendambakan perubahan rezim. 

Sangat Baik

Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, gagasan membentuk TPF untuk membongkar kecurangan Pemilu 2019 sangat baik sebagai suatu wacana. Akan tetapi nampaknya usulan dibentuk TPF saat ini belum mendesak karena kecurangan yang muncul masih dalam tahap yang bisa diselesaikan oleh penyelenggara pemilu.

'Apa gunanya Bawaslu, Gakkumdu jika urusan pelanggaran pemilu masih perlu melibatkan tim independen?" tanyanya.

Lucius memaparkan, yang harus dilakukan sesungguhnya adalah setiap orang yang menemukan adanya pelanggaran Pemilu 2019 agar segera melaporkan kecurangan tersebut ke Bawaslu. Jangan justru ketika menemukan kecurangan tersebut berkoar-koar di media sosial tapi tak berupaya menempuh jalur resmi untuk mendapatkan keadilan.